Tanggapi Kapolda Sultra, Hinca: Rakyat Dilabeli Hoax Sedangkan Aparat Hanya Disebut Keliru

JAKARTA (voa-islam.com)—Kapolda Sulawesi Tenggara Brigjen Merdisyam menyampaikan permohonan maaf atas informasi keliru kedatangan TKA China di Bandara Haluoleo Kendari, Ahad (15/3/2020) lalu.

Awalnya, Kapolda menyebutkan 49 TKA China tersebut pekerja lama di pabrik smelter di Morosi. Mereka ke Jakarta untuk mengurus visa baru yang telah kadaluarsa.

Namun belakangan, pernyataan Kapolda dianggap keliru oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang menyebutkan 49 TKA itu adalah pekerja baru.

"Permohonan maaf kepada semua rekan-rekan sekalian dari saya sebagai Kapolda Sultra," ujar Merdisyam saat konferensi pers di Mapolda Sultra, Selasa (17/3/2020).

Informasi keliru yang disampaikan Kapolda Sultra itu ditanggapi banyak kalangan. Anggota Komisi III DPR RI Hinca Pandjaitan menilai kasus ini menjadi pelajaran bagi seluruh pihak.

“Pelajaran untuk seluruh pihak dalam memberi informasi kepada publik. Jika label hoax hanya disematkan pada rakyat, sedangkan aparat dan penguasa memberi informasi yang salah hanya disebut “keliru”,” kata Hinca seperti dikutip dari akun twitternya @hincapandjaitan, Selasa (17/3/2020).

Menurut Hinca, dalam situasi ini asas hukum telah dikhianati. “Sesungguhnya negara kita mengkhianati sebuah asas hukum "equality before the law",” ujar politisi Partai Demokrat ini.* [Syaf/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Konsentrasi Cegah Corona, Fadli Zon Usul Ujian Nasional Ditiadakan Tahun Ini
• Iuran BPJS Tak Perlu Naik, KPK Minta Rekomendasi Cukup Dijalankan
• Daerah Diminta Segera Eksekusi Arahan Pemerintah Revisi APBD untuk Corona
• FPKS: Pemerintah Agar Cukupi Kebutuhan Alat Pelindung Diri Petugas Medis
• Faisal Basri: Presiden Harus Segera Nyatakan Darurat Perang Lawan Corona
• Kemendikbud Dorong Pembelajaran Daring bagi Kampus di Wilayah Terdampak Corona
• Pemerintah Harus Pikirkan Pekerja Harian Jika ‘Lockdown’
• Anis Byarwati: Keselamatan Rakyat Lebih Utama