Pemerintah Harus Pikirkan Pekerja Harian Jika ‘Lockdown’

JAKARTA (voa-islam.com)--Jumlah penderita Covid-19 di tanah air terus bertambah. Per Minggu (15/3/2020) sampai pukul 15.50 WIB, pasien yang tercatat sudah mencapai 117 orang. Presiden Joko Widodo menggelar konferensi pers terkait perkembangan penyebaran Covid-19 di Istana Kepresidenan Bogor, dengan kondisi ini, mengatakan agar bekerja, belajar dan beribadah dari rumah. 

Terkait bekerja dari rumah (Work From Home/WFH), Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Sri Rahayu belum bisa membayangkan bagaimana nasib orang-orang yang menggantungkan pendapatannya sebagai pekerja harian, jika lockdown di berlakukan. 

“Terbayangkan bagaimana situasi dan kondisi keluarga menjadi pekerja harian yang perekonomian keluarganya disokong dari interaksi sosial dam pendapatannya bersifat harian bukan sistem gaji yang dikelola untuk satu bulan,” ujar Sri Rahayu dalam rilis persnya kepada Parlementaria, Senin, (16/3/2020). 

Politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut mengungkapkan, banyak pekerja yang menggantungkan nasibnya dengan bekerja hari ini untuk hidup hari esok. Dan jika tidak berangkat bekerja hari ini, besok ia tidak akan bisa menghidupi keluarganya. 

“Di satu sisi bisa senang bersama keluarga di rumah, tetapi di sisi lain mereka pasti berfikir bagaimana untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga untuk hari esok. Hal ini harus dipikirkan oleh pemerintah baik di pusat maupun daerah. Jadi, tidak hanya ASN saja yang diperjuangkan, sementara nasib pekerja harian nasibnya tak tentu,” harapnya.*

Sumber: Dpr.go.id

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Anis Byarwati: Keselamatan Rakyat Lebih Utama
• Senator: Dalam Tiap Doa Kita, Selipkan Doa Buat Tenaga Medis
• Viral Tes Corona Bayar Rp700 Ribu, Marzuki Alie: Apa Semua Mampu?
• Status Bencana Corona Dilimpahkan ke Daerah, Legislator: Jokowi Terkesan Cuci Tangan
• PKS: Hentikan Ekspor Konsentrat Tambang
• Presiden Jokowi Jalani Tes Virus Corona Sore Ini
• Tanggapi Sekjen PDIP, Rizal Ramli: Berdaulat dalam Bidang Politik dan Ekonomi Malah Tidak Dikerjakan
• Komisi IX Minta Pemerintah Ikuti Putusan MA Soal Iuran BPJS