Koalisi LSM Antikorupsi Minta KPK Usut Dugaan Yasonna Laoly Rintangi Kasus Harun Masiku

JAKARTA (voa-islam.com)--Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk memecat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly karena dinilai telah menghambat penyidikan kasus suap yang menjerat calon anggota legislatif dari PDIP Harun Masiku.

Selain itu, koalisi meminta kepada KPK mengusut dugaan tindakan obstruction of justice yang dilakukan oleh Yasonna ketika memberikan informasi yang menyesatkan terkait keberadaan Harun.

Sebagaimana diketahui bahwa Direktorat Jenderal Imigrasi baru saja mengumumkan terkait dengan polemik keberadaan Harun Masiku, tersangka kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR RI.

“Benar saja, yang bersangkutan ada di Indonesia, dan telah kembali dari Singapura pada tanggal 7 Januari 2020 atau satu hari sebelum tangkap tangan KPK. Fakta ini bertolak belakang dengan pernyataan Yasonna Laoly, Menteri Hukum dan HAM, sebab sebelumnya ia berkali-kali menyebutkan bahwa Harun tidak sedang di Indonesia,” ungkap Koalisi dalam keterangannya yang dikutip dari kontras.org, Sabtu (25/1/2020).

Menurut koalisi, kasus yang sedang ditangani oleh KPK ini sebenarnya sederhana saja, atau bukan kali pertama ditangani lembaga anti rasuah ini. Hanya saja ada pihak-pihak tertentu yang ingin menggeser isu hukum ke wilayah politis. Tak hanya itu, KPK pun mengalami resistensi yang cukup tinggi pula.

Pertama, KPK gagal menyegel kantor PDIP. Saat itu tim KPK dituding tidak membawa surat lengkap. Padahal Lili Pintauli Siregar sudah menegaskan bahwa tim telah dilengkapi dengan berkas administrasi yang cukup.

“Menjadi pertanyaan, mengapa untuk melakukan penyegelan di kantor DPP PDIP begitu sulit? Padahal berkaca di masa lalu KPK sudah banyak melakukan penyegelan yang berjalan lancar. Mulai dari ruang kerja Komisioner KPU (Wahyu Setiawan), ruang kerja Menteri Agama (Lukman Hakim), sampai pada ruang kerja Ketua Mahkamah Konstitusi (Akil Mochtar),” jelas Koalisi.

Kedua, tim KPK yang sedang bekerja di PTIK diduga dihalang-halangi dengan meminta pegawai lembaga anti rasuah ini untuk tes urine. Padahal diduga kuat di sana ada pihak-pihak yang punya keterlibatan dalam perkara suap tersebut. Pada bagian ini tidak terlihat sama sekali adanya proteksi dari Pimpinan KPK. Semestinya jika ada kejadian seperti ini Firli bersama empat komisioner lainnya bisa hadir untuk menjelaskan duduk perkara sebenarnya.

Ketiga, DPP PDIP membentuk Tim Advokasi Hukum. Pertanyannya sederhana, Tim Advokasi Hukum ini bergerak untuk kepentingan siapa? Pengacara Harun Masiku? Atau Pengacara Hasto?. Pertanyaan ini penting untuk dijawab, karena kesimpulan yang dibacakan pada konferensi pers cenderung tendensius kepada KPK dan mengaburkan substansi. Mulai dari mempersoalkan keabsahan OTT KPK, tudingan mencoreng citra PDIP, hingga mempertanyakan pemberitaan yang sedang berkembang saat ini.

Dijelaskan Koalisi, keberadaan Yasonna dalam pusaran kasus korupsi ini pun menarik untuk dianalisis. Selain menebar hoax tentang keberadaan Harun, ia juga sempat mendatangi peresmian tim advokasi hukum di DPP PDIP. Kedatangan Yasonna tersebut dibanjiri dengan kritik tajam. Misalnya saja, apa kepentingannya Yasonna hadir dalam peresmian tim tersebut? Bagaimana memisahkan Yasonna sebagai Menteri Hukum dan HAM dan sebagai Ketua DPP Bidang Hukum dan HAM? Atas dasar itu pubklik menduga keras ada konflik kepentingan antara Yasonna dan kasus yang sedang ditangani oleh KPK ini.

Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi beranggaotakan: ICW, YLBHI, PUSaKO, PSHK, LBH Jakarta, Komunitas Sekolah Anti Korupsi Bali, LBH Pers, KontraS, MaTA, SAHdar Medan, SEKNAS FITRA, Perludem, Imparsial, JATAM, SAFEnet, BEM UI, Lokataru, PBHI, TII.* [Syaf/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• HNW Kritik Wacana Materi Khutbah Jumat Diatur Pemerintah
• Ribuan WNI Menetap di China, Pemerintah Diminta Waspadai Virus Corona
• Terbesar Kedua Setelah Blok Cepu, Pemerintah Diminta Super Serius Kawal Blok Rokan
• Omnibus Law Harus Berpihak pada Masyarakat, Bukan Investor
• HNW Tolak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Jika Cabut Kewajiban Halal
• Anggota DPD RI: Ketua Ikatan Gay Tulungagung Pantas Dihukum Kebiri Kimia
• KKKS Diminta Perjelas Target ‘Lifting’ Minyak Nasional
• KPAI: Bocah Korban Pencabulan Gay Bisa Jadi Pelaku Jika Tak Ditangani Secara Holistik-Integral