Fahira Idris: Kegaduhan Tak Pernah Berhenti, Gimana Bangsa Ini Mau Maju

JAKARTA (voa-islam.com)--Situasi di periode kedua Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) nampaknya tidak akan banyak berubah dari situasi periode pertama yang diwarnai berbagai kegaduhan. Padahal lima tahun ke depan adalah fase yang sangat menentukan atau menjadi tonggak apakah Indonesia pada 2045 mampu menjadi salah satu negara maju dunia dan kekuatan ekonomi baru.

Selain masih belum mampu keluar dari kemendekan pertumbuhan ekonomi, di awal pemerintahan Jokowi ini berbagai kegaduhan akibat skandal besar yang berpotensi merugikan negara menyeruak dan dipastikan menjadi hambatan bagi bangsa ini untuk berlari menjadi negara maju.

Anggota DPD RI Fahira Idris mengungkapkan, kemampuan Pemerintah melajukan roda ekonomi rakyat, mengelola BUMN secara profesional dan prudensial serta menjadi mesin pertumbuhan ekonomi, komitmen memberantas korupsi, dan kemampuan mengakrabkan kehidupan berwarganegara dengan menghadirkan keadilan hukum dan ekonomi adalah hal mendasar yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah jika ingin 2045 bangsa ini ingin menjadi negara maju.

Namun, jika melihat kondisi bangsa yang dalam lima tahun terakhir ini hanya berpindah dari satu kegaduhan ke kegaduhan lain, tampaknya mimpi Indonesia menjadi kekuatan ekonomi baru dunia pada 2045 semakin jauh panggang dari api.

“Bangsa ini hanya berpindah dari satu kegaduhan ke kegaduhan lain. Kalau terus seperti ini, sulit bagi kita untuk fokus berlari menjadi negara maju. Pondasi utama kita yaitu ekonomi, kondisinya sangat rapuh. Pengelolaan simpul-simpul ekonomi bangsa terutama BUMN juga bermasalah. Korupsi yang menjadi penghambat pembangunan dan investasi, pemberantasannya juga dinilai semakin melemah. Bukan mau pesimis, tetapi semua indikator kehidupan kita saat ini tidak mengembirakan,” tukas Fahira Idris, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (21/1).

Kegaduhan-kegaduhan yang terjadi, tak jarang dipicu oleh kebijakan Pemerintah. Misalnya pada 2019 kran impor begitu deras mulai dari beras, gula, jagung, sampai baja. Bahkan beras diimpor saat petani sedang panen raya dan saat kapasitas Gudang Bulog sudah berlebih dan melahirkan kegaduhan.

Ekonomi yang tak kunjung bertumbuh juga melahirkan kebijakan-kebijakan yang gegabah dan berpotensi kegaduhan baru. Salah satunya rencana Pemerintah hendak menghapuskan Amdal dan IMB demi mempermudah investasi. Padahal pembangunan dan kelestarian lingkungan adalah dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisah. Tidak ada gunanya investasi masuk jika lingkungan dan tatanan sosial yang jadi pijakan hidup rakyat rusak.

Di awal tahun 2020 kegaduhan baru tampaknya juga akan mewarnai perjalanan bangsa ke depan. Terkuaknya berbagai skandal yang terjadi saat ini misalnya korupsi di perusahaan asuransi milik negara Jiwasraya dan dugaan korupsi yang menerpa Asabri tidak hanya melahirkan kegaduhan baru, tetapi juga akan menghantam industri jasa keuangan yang jadi tumpuan pemerintah untuk menambal defisit transaksi berjalan di tengah gejolak ekonomi global saat ini.

Dalam bidang politik dan hukum, kekecewaan publik atas proses lanjutan OTT KPK terhadap Komisioner KPU atas dugaan pergantianantar-waktu (PAW) anggota DPR dari Fraksi PDIP dikhawatirkan terus melahirkan kegaduhan-kegaduhan baru lagi.

“Saya khawatir omnibus law (terutama terkait investasi dan ketenagakerjaan) akan melahirkan kegaduhan baru lagi karena dinilai lebih mengutamakan investor. Saya harap Pemerintah menyadari bahwa semua kegaduhan-kegaduhan ini akan menguras energi kita sebagai sebuah bangsa. Segeralah lakukan pembenahan diberbagai bidang,” pungkas Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI ini.*[Ril/Syaf/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Kapal Pinisi Rombongan Wartawan Peliput Kegiatan Jokowi Terbalik di Labuan Bajo
• Soal BPJS, Mufida: Pemerintah Tak Punya Itikad Baik kepada Rakyat Kecil
• Presiden PKS: Natuna Harga Diri Bangsa
• Partai Demokrat: Jiwasraya Kejahatan yang Sempurna
• PKS: Revisi PP Minerba Jangan Lupakan Hak Rakyat
• Cabuli 11 Bocah Laki-laki, Ketua Ikatan Gay Tulungagung Diamankan Polisi
• PKS: Kebijakan Menaikan Harga Gas 3 Kg Berpotensi Melanggar Undang-Undang
• Fraksi PKS Resmi Usulkan Pansus Jiwasraya dan Hak Interpelasi BPJS