Jum'at, 15 Jumadil Awwal 1446 H / 27 Desember 2019 18:41 wib
3.995 views
Pemerintah Didesak Perperan Aktif Menjadi Penegah Konflik Beijing–Uighur
JAKARTA (voa-islam.com)--Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera mendesak Presiden Jokowi-Kiyai Ma’ruf untuk berperan aktif menjadi penegah konflik Pemerintah Tiongkok dengan Etnis Uighur. Ia menagih janji kampanye Presiden Jokowi saat depat capres yang lalu akan membangun hubungan internasional.
“Kita mendesak Pemerintah Jokowi speak up dan menginisiasi perdamaian, menyelesaikan konflik antara Pemerintah Beijing dengan etnis muslim uighur, “ Kata Mardani, Selasa (24/12).
Ketua DPP PKS itu mengingatkan Presiden Jokowi pada janjinya saat debat capres sesi keempat, Sabtu (30/2/2019) lalu yang mengatakan Ia akan membangun hubungan internasional, karena sangat dipercaya menangani kasus konflik di negara-negara lain, termasuk kasus penindasan yang menimpa warga muslim uighur di Provinsi Xianjiang, “Ini merupakan ujian terhadap konsistensi Presiden Jokowi,” ujarnya.
Lebih lanjut, legislator asal Dapil Jakarta Timur itu mengatakan, DPR juga akan melakukan diplomasi antar lembaga kepada Kongres Rakyat Nasional mendorong Pemerintah Bejing menghentikan cara kekerasan kepada entis Uighur. “DPR melalui Komisi I dan BKSAP akan terus mengupayakan melalui hubungan antar Parlemen,” kata Mardani.
Mardani mengatakan, ada empat peran aktif yang harus dilakukan pemerintah Indonesia untuk menjadi penegah konflik Beijing-Uighur:
Pertama, pemerintah bisa merangkul etnis Muslim Hui di Tiongkok yang memiliki hubungan baik dengan Beijing agar menjadi fasilitator mengusahakan konflik, menghentikan kekerasan Beijing kepda muslim Uighur dan mengajak kelompok Uighur agar tidak memberontak memisahkan diri.
Kedua, pemerintah Beijing bisa belajar dari Indonesia bagaimana Islam menjadi representasi agama yang damai sehingga tidak perlu takut karena sparatisme bukan bagaian dari ajaran Islam. Pemerintah Beijing bisa di perkenalkan Islam yang damai sehingga tidak perlu takut ancaman etnis muslim Uighur.
Ketiga, pemerintah bisa mendorong negara- negara di ASEAN untuk berperan aktif menjadi mediator antar Uighur dan pemerintah Beijing. Sebagaiman, ASEAN bersatu menyelesaikan konflik etnis Rohigya di Myanmar.
Keempat, pemerintah harus mendesak pemerintah Beijing untuk menghentikan cara-cara kekerasan dan diskriminatif pada kamp-kamp re-edukasi. when we use violent , we don't get a get a good aim. Untuk membangun perdamain, pemerintah tiongkok harus lebih mengedepankan cara-cara damai dan terus membangun Xinjiang.*[Ril/Syaf/voa-islam.com]
Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!
