PKS: Elektrifikasi 100% di 2020 Jangan PHP

MALUKU (voa-islam.com)--Anggota Komisi VII DPR-RI dari Fraksi Partai Keadilan (FPKS) Mulyanto minta PLN fokus pada realisasi target elektrifikasi 100% pada tahun 2020. Sebab dalam beberapa kali kunjungan kerja Komisi VII dan kunjungan anggota DPR RI ke daerah pemilihan (dapil) ditemukan ketidaksesuaian data antara klaim PLN dengan kenyataan sebenarnya.

"Misalnya di Maluku, PLN mengklaim sudah berhasil melakukan elektrifikasi 90% tapi berdasarkan pengamatan langsung di lapangan masih ditemukan wilayah-wilayah tertentu yang belum teraliri listrik," ujar Mulyanto saat mengikuti kunjungan kerja Komisi VII DPR-RI ke Kapal PLTD 120 MWe, di Ambon, Maluku, Rabu (18/12).

Untuk itu Mulyanto meminta Pemerintah membuat definisi ulang yang lebih jelas dan tegas tentang elektrifikasi. Supaya terjadi kesepahaman antara DPR dan PLN tentang indikator keberhasilan elektrifikasi.

"Ini soal akurasi data. Antara PLN dan DPR harus punya acuan dan pengertian yang sama tentang elektrifikasi. Apakah listrik yang diproduksi secara swadaya oleh masyatakat dapat diklaim sebagai pencapaian elektrifikasi oleh PLN. Apakah berbasis desa atau rumah tangga.  Bagi PLN mungkin termasuk tapi bagi DPR kan bisa jadi tidak termasuk," ujar Mulyanto.

Mulyanto sendiri meragukan validitas data PLN yang mengklaim sudah berhasil melakukan elektrifikasi lebih dari 90% secara nasional.  

Menurut Mulyanto, sedikitnya ada dua tantangan besar yang dihadapi PLN dalam mewujudkan target elektrifikasi 100% di tahun 2020 ini.  Pertama, kondisi geografis daerah kepulauan dan remote area.  Dan kedua, daya beli masyarakat.

Seperti di Maluku, Papua dan beberapa wilayah remote lain, PLN terkendala kondisi geografis untuk mengembangkan jaringan distribusi listrik. Kalaupun kendala pengembangan jaringan ini sudah teratasi, maka tantangan berikutnya adalah soal daya beli.

"Kami masih menemukan banyak masyarakat yang tidak mampu membayar biaya pemasangan sambungan listrik di rumahnya. Biaya sebesar Rp 600 ribu hingga Rp 1 juta masih dianggap memberatkan," imbuh Wakil Ketua FPKS DPR-RI ini.

Untuk itu Mulyanto mendorong Pemerintah terus mencari sumber energi listrik yang murah dan relatif mudah didistribusikan ke wilayah-wilayah remote. Pemerintah diharapkan mampu menciptakan inovasi dan pengadaan listrik bersumber energi baru terbarukan (EBT).

"Sumber baterai dan EBT paling ideal, meski pada daerah yang tertentu, listrik berbasis diesel tak terhindarkan," ujar Mulyanto.

Mulyanto juga mengusulkan agar Pemerintah mempertimbangkan pengadaan subsidi pemasangan listrik baru bagi masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Amnesty Internasional: Pelanggaran HAM terhadap Uighur Terkatagori Papan Atas
• PAN: Pemerintah Harus Tegas Bela Muslim Uighur
• Tolak Gibran Maju Pilwalkot, Ratusan Kader Geruduk Kantor PDIP Solo
• Masalah Jakarta Kompleks, Anies Butuh Wakil Gubernur
• Indonesia Bisa Manfaatkan PBB, ASEAN, dan OKI Selesaikan Kekerasan Muslim Uighur
• Neraca Dagang Terpuruk, Pemerintah Jangan Sibuk Salahkan Pihak Luar
• PKS Minta Kantor Berita Antara Gali Berita Objektif Terkait Muslim Uighur
• Kelelahan, Wapres Ma'ruf Amin Batal Hadiri Kuala Lumpur Summit 2019