Setelah Wapres, Kini Menag Sebut Radikalisme Menyusup PAUD

JAKARTA (voa-islam.com)--Menteri Agama Fachrul Razi mengakui adanya paparan paham radikalisme di sektor pendidikan Paud. Untuk itu dia mengaku bakal mengeliminasi radikalisme di Indonesia, termasuk di Paud.

"Paud ada (dugaan terpapar radikalisme), tapi kita coba eliminasi," kata Menag Fachrul, di Kementerian Agama, Jakarta, Rabu (11/12). 

Meski telah merevisi bahan ajar, menurutnya materi sejarah Islam tidak akan dihilangkan. Kendati demikian dalam lingkup pendidikan agama, para guru akan difilter secara kapasitas. 

Filterisasi guru ini mengacu pada kapasitas pengetahuan guru terkait fikih. Sebab, kata dia, apabila hanya mengajar sejarah namun tidak memahami fikih dengan benar maka dikhawatirkan, para guru pengajar memiliki aliran fikih yang sesat. 

"Kalau fikihnya bisa sesat, maka perlu ada bimbingan (ke guru)," ujarnya. 

Sebelumnya, Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin menyebut Kementerian Agama bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sedang menelusuri dugaan radikalisme yang diajarkan di Paud, beberapa waktu lalu. Wapres kerap menyebut adanya dugaan pengajaran radikalisme di lembaga pendidikan. 

Wapres Ma'ruf Amin juga menyampaikan perlu pengajaran pada anak sejak Paud hingga tingkat SD untuk melawan radikalisme. Pernyataan ini lantas menjadi kontroversi dan tak sedikit organisasi masyarakat (ormas) Islam yang setuju, salah satu ormas Islam paling keras yang menolak pernyataan ini adalah Muhammadiyah.*

Sumber: Republika.co.id

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• FPKS Minta PGN Serius Wujudkan Target 30 Juta Sambungan Gas
• PKS: Amandemen UUD 1945 Harus Dikembalikan kepada Rakyat
• BNPT: Cadar dan Celana Cingkrang Bukan Indikator Radikalisme
• Fahira Idris: Pelaku Pemenggal Kepala dan Sodomi Siswa SD Layak Dihukum Mati
• Rizal Ramli: 74 Tahun Merdeka, Banyak yang Mengabdi dengan Cara Menjilat
• Apresiasi Repatriasi 977 WNI, Mufida Minta Pekerja Migran Diberdayakan
• Pemberantasan Korupsi Jadi Kunci Indonesia Menuju Negara Maju 2045
• Pemerintah Tunda Peluncuran Kartu Pra Kerja, HNW Singgung Pemindahan Ibu Kota