Sambut Hari Santri, Fraksi PKS Gelar FGD dengan Pimpinan Pondok Pesantren

JAKARTA (voa-islam.com)--Memperingati Hari Santri Nasional, tanggal 22 Oktober 2019, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) menyelenggarakan focus group discussion (FGD) atau diskusi terbatas dengan beberapa pimpinan pondok pesantren. Acara akan dilaksanakan di ruang rapat pleno FPKS, Gedung Nusantara I, lantai 3, Komplek DPR-RI Senayan Jakarta.

Diskusi bertema “Peran Santri dalam Menjaga Kedaulatan NKRI” menghadirkan Rektor Universitas Pesantren Tinggi Darul ‘Ulum (UNIPDU) Jombang, Jawa Timur, Prof. Dr. KH. Ahmad Zahro, MA. (al hafidz), Pimpinan Pondok Pesantren Modern Gontor Ponorogo, Jawa Timur, Dr. KH. Ahmad Hidayatulloh, MA., Pembina Majelis Pesantren dan Ma’had Dakwah Indonesia (MAPADI), Dr. KH. Ahzami Samiun Jazuli, MA., Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Prof. Dr. Kamaruddin Amin, MA. PhD dan Ketua Lembaga Pengembangan Pesantren Muhammadiyah (LP2M) Dr. Masykuri, M.Ed.

Wakil Ketua FPKS Mulyanto menjelaskan acara ini diselenggarakan dengan tujuan untuk mendapatkan masukan-masukan dari berbagai sudut pandang terhadap upaya peningkatan peran santri dan fungsi pondok pesantren di berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara.

Saat ini, kata Mulyanto, merupakan saat yang tepat untuk mendorong santri menjadi aktor penting dalam proses pembangunan bangsa ke depan. Kompetensi para santri dinilai sangat beragam dan tidak kalah dengan lulusan lembaga pendidikan lain. Untuk itu diperlukan rencana terpadu untuk mengawal proses transformasi peran ini agar lebih efektif dan terukur.

“Santri-santri yang ada saat ini bisa jadi modal dasar yang sangat strategis dalam upaya peningkatan daya saing bangsa Indonesia. Bangsa ini sangat membutuhkan sumber daya manusia yang cerdas secara keilmuan dan baik secara spiritual. Kalau menurut istilah almarhum Pak Habibie, manusia yang berotak Jerman tapi berhati Makkah,” tegas Mulyanto.

Mulyanto yang merupakan doktor nuklir lulusan Jepang ini mengingatkan para santri akan pentingnya meningkatkan kemampuan literasi digital. Hal ini diperlukan untuk dapat memahami perubahan zaman dengan baik. Mengingat saat ini hampir setiap kegiatan manusia terkait dengan teknologi digital.

“Santri harus paham dengan perkembangan zaman sehingga bisa melihat tantangan dan peluang perubahan ini secara tepat,” imbuh Mulyanto.

Ke depan nanti, kata Mulyanto, tantangan yang dihadapi para santri akan lebih kompleks. Mereka akan berhadapan dengan beragam pemikiran yang berkembang melalui media-media digital. Itu sebabnya sebagai pengemban dakwah mereka harus dibekali kemampuan pemanfaatan teknologi digital sejak sekarang. Hal ini dapat dilakukan dengan penguatan kurikulum pesantren yang terbuka dengan ilmu pengetahuan berbasis teknologi.

“Alhadulillah sekarang kita punya Undang-Undang (UU) Pesantren. PKS bersama elemen umat lainnya telah berhasil memperjuangkan disahkannya UU Pesantren sebagai dasar hukum sekaligus wujud nyata kepedulian Negara terhadap pengembangan lembaga pendidikan berbasis pesantren. Semoga Presiden Jokowi segera menandatangani UU Pesantren tersebut sebagai hadiah yang manis bagi para santri,” tegas Mulyanto.* [Ril/Syaf/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• KontraS Sayangkan Indonesia Terpilih Jadi Dewan HAM PBB, Ini Alasannya
• RI Jadi Anggota Dewan HAM PBB, PKS Minta Perjuangkan Palestina, Rohingya dan Uighur
• Jokowi Optimis Indonesia Jadi Negara Maju 2045, Mufida Ingatkan PR Periode Sebelumnya
• Relawan Kecewa Jokowi Berkoalisi dengan Gerindra
• PKS: Banyak Janji Periode Pertama Jokowi yang Belum Dituntaskan
• Halal Institute: BPJPH Harus Percepat Diklat Auditor dan Penyelia Halal
• Aktivis Antikorupsi dan HAM Minta Jokowi Bentuk TGPF Kasus Novel Baswedan
• Komnas HAM Selidiki Kasus Wafatnya Dua Mahasiswa Kendari