Peran Negara Dipertanyakan, Fadli: Pembantaian Warga Minang Perbuatan Biadab

JAKARTA (voa-islam.com)- Ketua Umum DPP (Dewan Pimpinan Pusat) Ikatan Keluarga Minang (IKM), Fadli Zon menyebut bahwa tragedi yang terjadi di Wamena sebagai tragedi kemanusiaan. Pemerintah pun disebutnya telah gagal menjamin keselamatan warga Minang dan etnis lain di Papua.

“Sebagai anak dari sebuah bangsa yang warganegaranya sangat plural, setiap konflik yang melibatkan sentimen etnik memang pantas menyakiti rasa kebangsaan kita. #WamenaBerduka,” demikian katanya, kemarin.

Apalagi, lanjut dia, akibat konflik tersebut kini lebih dari 5.000 orang mengungsi, dan ribuan lainnya terpaksa eksodus dengan perasaan traumatik. Kehadiran negara pun dirasa Fadli belum mengena dan belum pula ada ungkapan belasungkawa dari Jokowi selaku presiden.

Ada beberapa poin yang dia sampaikan terkait tragedi Wamena. Pertama, ia menyampaikan duka yang mendalam atas meninggalnya warga Minangkabau, serta saudara-saudara etnis lainnya pada bentrokan yang terjadi awal pekan kemarin. Kita sangat menyesalkan kejadian tersebut.

Tindakan pembantaian terhadap warga Minang adalah perbuatan biadab. Orang Minang adalah warga cinta damai dan selalu berprinsip: ‘Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. #WamenaBerduka,” demikian tertulis di akun Twitter-nya.

Kedua, IKM meminta agar aparat keamanan dan pemerintah setempat bergerak cepat memastikan keamanan dan keselamatan semua orang yang ada di Wamena. Pemerintah Kabupaten Jayawijaya harus bisa melindungi dan memastikan keamanan masyarakat Minangkabau, juga etnis pendatang lainnya, yang bertahan di Wamena.

Jaminan keamanan dan keselamatan ini menurutnya penting, agar konflik dan kerusuhan kemarin tidak memancing konflik lebih luas. “Informasi yang dihimpun dari Pengurus DPW IKM Papua, saat ini ada sekitar 981 perantau Minang di Provinsi Papua, di mana 500 orang di antaranya tinggal di Wamena.”

Ketiga, karena ini bukan pertama kalinya terjadi konflik horisontal berlatar belakang sentimen etnis di Wamena, pemerintah dan aparat keamanan mestinya menggunakan pendekatan yang hati-hati. Semua pihak harus mendorong terjadinya resolusi konflik. 

Kerjasama yang terjadi antara pemerintah Provinsi Papua dengan Provinsi Sumatera Barat dalam menangani para korban ia kira sudah bagus dan bisa meredam konflik ini agar tak meluas.

Keempat, ia meminta semua tokoh, baik tokoh Minang maupun tokoh Papua, baik yang ada di Papua maupun di Jakarta, agar bisa segera duduk bersama untuk menenangkan masyarakat, terutama untuk memastikan agar tidak muncul kesalahpahaman dan prasangka pascakonflik kemarin. Kita harus sama-sama berkepentingan konflik tersebut tidak merembet ke mana-mana.

Karena pascakerusuhan kemarin banyak warga Minang tak lagi merasa aman, sehingga meminta dipulangkan ke kampung halaman, IKM berharap agar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memfasilitasi aspirasi tersebut dan membantu para korban.

“Sejauh ini saya mengapresiasi Pemerintah Provinsi Papua dan Sumatera Barat yang telah mengambil tanggung jawab dalam mengurus serta memulangkan jenazah para korban. Bantuan hendaknya juga diberikan untuk korban yang mengungsi, eksodus, dan mengalami trauma. #WamenaBerduka.”

Ia berharap kasus ini segera ditangani tuntas, agar tidak muncul kegelisahan di kalangan para perantau di Papua. Perdamaian adalah buah ikhtiar bersama.

Tak boleh lagi ada diskriminasi agama, suku, golongan, maupun etnis tertentu. Dan negara harus hadir dalam melindungi warganya sebagai amanat konstitusi.

(Robi/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Tragedi Wamena, Andre Rosiade: Jokowi Mundur Saja, Jangan Jadi Presiden
• Komite Milenial Anti Korupsi Dorong KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kemnaker
• Dua Hari Lalu OPM Tembak Mati Dua Warga, Hari Ini Tembak Mati Seorang Warga di Ilaga Papua
• Indonesia Desak Masyarakat Inernasional Bersatu demi Palestina
• Jadi Korban Kekerasan, Keluarga Mahasiswa UAI Datangi Komnas HAM
• Kader IMM Tertembak Usai Tunaikan Shalat Ashar
• PKS Tegas Minta Pasal Penghinaan Presiden di RUU KUHP Dicabut
• Teror untuk Demokrasi: Penangkapan Aktivis dan Stigma Anti Pancasila