Pertanggungjawaban APBN Gagal Penuhi Target Ekonomi

JAKARTA (voa-islam.com)- Realisasi nilai tukar Rupiah yang Rp14.247 per dollar Amerika Serikat (AS), lebih tinggi dibandingkan dengan asumsi APBN sebesar Rp13.400 per dollar AS. Ditambah juga dengan lifting minyak hanya mencapai 778.000 barel per hari dari target sebanyak 800.000 barel per hari dan lifting gas hanya mencapai 1,14 juta barel per hari dari target 1,2 juta barel per hari.

Partai Gerindra pun menilai laporan pertanggungjawaban APBN 2018 gagal memenuhi sejumlah target ekonomi makro. “Penilaian tesebut disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi sebesar 5,17 persen yang berada di bawah target asumsi APBN sebesar 5,40 persen,” demikian cuitannya, Rabu (21/8/2019).

Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Gerindra Heri Gunawan yang menanggapi hal itu sebagai catatan terhadap Pemerintah. Selain itu, pada tahun 2018 rasio utang Pemerintah naik lagi menjadi 29,81 persen.

Sampai dengan 31 Desember 2018, nilai pokok atas utang pemerintah sebesar Rp4.466 triliun yang terdiri dari utang luar negeri sebesar Rp2.655 triliun atau 59 persen dan utang dalam negeri sebesar Rp1.811 triliun atau 41 persen.”

Begitu juga dengan belanja subsidi tahun 2018 sebesar Rp216 triliun juga melebihi pagu anggaran yang ditetapkan APBN sebesar Rp156 triliun dan meningkat sebesar Rp50 triliun dibandingkan dengan tahun 2017.

Oleh karena itu semua, Partai Gerindra meminta Pemerintah agar lebih serius lagi dalam mencapai beberapa target ekonomi makro 2019 sebagaimana yang telah disepakati dengan DPR RI.

(Robi/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Musuh Abadi Rakyat: Pemimpin Berjiwa Feodal
• Bekasi dan Depok Ingin Gabung Jakarta, Fahira: Ide yang Menarik
• Infrastruktur Ibu Kota Baru Dibiayai Swasta, Mardani: Dapat Ancam Kedaulatan Nasional
• Saling Menghormati Sesama Anak Bangsa
• Soal Dugaan Rasis: Ada Framming Jahat Sudutkan Ormas Islam
• Tidak Ada Tempat Bagi Pelaku Rasis di Indonesia
• Bahayanya Islamofobia dan Ketidakadilan
• Peran APBN untuk PDB Dipertanyakan