Fraksi PKS: Maskapai Asing Bisa Jadi Bumerang Bagi Industri Penerbangan Domestik

JAKARTA (voa-islam.com)--Wacana Presiden Joko Widodo untuk mengundang maskapai asing untuk bersaing di industri penerbangan domestik sebagai upaya untuk menurunkan tarif tiket pesawat, tampaknya perlu dikaji lebih dalam.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Sigit Sosiantomo menuturkan selama belum ada regulasi yang mengatur tarif tiket pesawat, kebijakan ini bisa jadi bumerang bagi maskapai domestik.

"Menurut saya permasalahan tarif tiket harus ada regulasi yang mengatur. Engga bisa kalau diatur oleh maskapai. Masak negara diatur oleh maskapai," tegasnya sesaat sebelum mengikuti Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (11/06/2019) kemarin.

Menurut Sigit, selama formula tarif tiket pesawat tidak diubah keberadaan maskapai asing hanya akan membuat maskapai domestik hancur.

"Yang tahu formula tarif tiketkan kita, formula sebenarnya ada dikita. Bila mengundang maskapai asing dan formulanya engga diubah, ya mereka (maskapai domestik-red) nnati yang hancur," ujarnya.

Politisi fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini dengan tegas menyatakan ketidaksetujuannya dengan keberadaan maskapai asing untuk bersaing di pasar penerbangan domestik. Ia menyarankan agar pemerintah fokus memperkuat dan membuka peluang investasi bagi maskapai domestik serta memperbaiki suplai avtur.

"Mengundang maskapai asing menambah permasalahan baru. Tarif tiket makapai kita pasti kalah. kenapa? Karena mereka beli avtur diluar negeri yang tarifnya lebih murah daripada di Indonesia," tandas legislator Dapil Jawa Timur I itu.

Ia menambahkan pemerintah harus memikirkan bagaimana caranya agar tarif tiket sesuai dengan kemampuan daya beli masyarakat.

"Banyak keluhan di masyarakat dan akibatnya wisatawan turun loh. Target wisatawan cuman terpenuhi 25 persen, berarti ada ekonomi daerah yang turun. Saya kira ini harus dibuat regulasi yang baik," pungkasnya.*

Sumber: Pks.id

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Sidang MK Terkait Sengketa Pilpres Harus Jadi Media Pendidikan Politik Rakyat
• Inilah Delapan Poin yang Jadi Sorotan KontraS Terkait Bias Informasi Kerusuhan 21-22 Mei
• Hehamahua ke MK
• Jokowi Klaim Tidak Ada Jatah-jatahan Menteri, Tapi Akui Partai Pendukung Terbesar dapat Kursi Lebih
• Tim Hukum 02: Dalam 13 Hari Kekayaan Jokowi Bertambah Rp 13 Miliar?
• Fahira Idris Minta Pendatang Bantu Pemprov DKI
• Kata Said Didu Terkait KMA Tidak Mundur dari Jabatan BUMN
• Menkes Minta Menkominfo Blokir Iklan Rokok di internet