Tak Akan Tangkap Pengkritik, Anies: Jadi Pejabat Publik Harus Siap Dikritik dan Siap Dicaci Maki

JAKARTA (voa-islam.com)—Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan ketika seseorang menjadi pejabat publik maka harus siap menerima kritik. Hal ini disampaikan Anies saat ditanya soal kemunculan petisi online yang meminta agar dia dicopot karena telah gagal memimpin Jakarta.

Pembuat petisi meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Mendagri Tjahjo Kumolo segera memanggil dan memecat Anies. Petisi itu dibuat sejak 10 bulan lalu.

Menurut Anies, setiap warga negara berhak menyampaikan kritik atau pandangan kepada pemerintah. “Itu munculnya bulan apa ya, coba Anda cek lagi, kapan munculnya pertama kali petisi itu Anda cek kapan tanggalnya. Yang kedua, setiap warga negara berhak menyampaikan pandangannya, tidak ada larangan sama sekali,” kata Anies di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Ahad (26/5/2019) seperti dikutip dari Detik.com.

Anies mengaku tidak keberatan dengan petisi tersebut. Menurutnya, kritik merupakan risiko yang harus dihadapinya sebagai seorang pejabat publik.

“Setiap warga negara berhak menyampaikan, berhak mengkritik. Dan kalau berada di ranah publik harus mau dikritik, harus. Bahkan dicaci maki pun harus biasa-biasa saja,” tegas Anies.

Menjadi pejabat publik tidak melulu mendapat pujian. Tetapi harus siap mendapat kritikan termasuk caci maki.

“Kalau di wilayah publik jangan minta dipuji saja. Di wilayah publik itu harus siap dicaci maki, diminta turun atau naik. Itu prinsipnya sama. Dicaci tidak tumbang, dipuji tidak terbang,” ujar Anies.

 “Alamat keluh kesah adalah pejabat publik. Kalau mau jadi pejabat publik maka harus siap untuk menjadi alamat keluh kesah, alamat caci maki. Harus siap,” lanjut Anies.

Anies mencontohkan dirinya saat dikritik. Dia mengaku tidak pernah meminta agar pengkritiknya ditangkap. *[Syaf/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Temuan Awal Tujuh Lembaga: Peristiwa 21-22 Mei Langgar HAM, Kinerja Polri Minta Dievaluasi
• Kursi Pemimpin Hanya untuk Orang Jujur
• Kritik Keras untuk Komnas HAM
• 02 Tolak Bertemu 01, Ini Alasannya
• Tiga Anak Meninggal Dunia pada Kerusuhan 21-22 Mei, KPAI Desak Polri untuk Usut Tuntas
• Ketika Dua Elpiji Lebih Berharga daripada Delapan Nyawa
• Kasus 21-22 Mei dan Kasus Siyono
• Alasan BW Ketua Tim Kuasa Hukum 02: Ada Dugaan Korupsi Politik