Kebebasan Menilai Akan Dianggap Tindakan Pidana?

JAKARTA (voa-islam.com)- Ada yang menganggap bahwa kritik keras adalah tindakan permusuhan. Bahkan ada yang mau mengkonversi kebebasan menilai pemerintah sebagai tindakan pidana.

Padahal kritik dalam demokrasi itu dilembagakan sebagai cara pengatur arus pikiran di ruang publik. Ini tantangan kita,” cuitan Fahri Hamzah, belum lama ini.

Ia bercerita, kemarin pimpinan Lembaga Negara diundang berbuka puasa di Istana. Ada wartawan tanya ke dirinya, “Kok bapak datang, kan sering kritik?”

Ia pun menjawab dengan singkat, “Istana itu bukan kantor pribadi tapi itu kantor kepala negara”. 

“Jadi Bayangkanlah betapa sulit memahami relasi-relasi ini.”

Kita, kata dia, harus naik kelas soal teori-teori dasar berdemokrasi sebelum kita mendapatkan manfaat darinya. Kita perlu terus bersuara agak kehidupan kita jangan salah arah, semisal ingin menyeleksi pikiran yang boleh dikatakan dan tidak. Bahkan ada yg ingin kriminalisasi media yang memuat-nya.

Demokrasi itu sukses karena kebebasan rakyat itu mengakibatkan lahirnya kecerdasan publik untuk berkarya dan juga menilai karya pemerintahan. Lalu standar kerja negara menjadi tinggi. 

“Itulah yang melahirkan negara berkelas dan memiliki kwalitas kerja yang tinggi.”

(Robi/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Kebebasan Rakyat Buat Negara Panik
• Tiga Orang Kritisi Tajam Ucapan Wiranto
• Dua “Ancaman” Rezim Jokowi Lewat Menkopolhukam
• Duh! Politisi Demokrat Sebut Kawal C1 Jalan Buntu?
• Kepedulian Jokowi Tak Tergambarkan
• Dosen UGM Sebut Ancaman Wiranto Tutup Media Cerminan Paranoid Pemerintah
• PSI Akhirnya Terdepak dari Posisi 5 Besar DPRD DKI
• Din: Pemanggilan Ustadz Bachtiar Nasir terkait TPPU Bernuansa Politis