MRT Keputusan Politik Jokowi, Pengamat: Lama-lama Candi Borobudur Diklaim Juga

JAKARTA (voa-islam.com)- Dugaan salah satu pengamat politik ini sepertinya tepat, bahwa Jokowi ngeklaim sesuatu yang dianggapnya bukan dari dirinya, yakni terkait Mass Rapid Transit (MRT).

Seperti saya duga bahwa pasti akan diklaim juga. Ini pekerjaan lintas pemerintahan. Lama-lama candi Borobudur diklaim juga. Kata pak @RamliRizal ‘over-claimed’,” demikian cuitan Muhammad Said Didu, ketika merespon berita di salah satu media dengan judul “Jokowi: MRT Keputusan Politik Saya dengan Ahok”, di akun Twitter pribadinya.

Berikut isi dari media (cnnindonesia.com) yang dikomentari oleh Said tersebut:

Calon presiden nomor 01 Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa pembangunan Moda Raya Terpadu (MRT) merupakan keputusan dirinya bersama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok saat memimpin DKI Jakarta. Jokowi dan Ahok merupakan gubernur dan wakil gubernur Jakarta 2012-2017.

Jokowi heran proyek pembangunan MRT di Ibu Kota tertunda sampai 30 tahun lamanya. Oleh karena itu, ia mengatakan bersama Ahok mengambil keputusan politik untuk memulai pembangunan transportasi massal tersebut.

"Negara sebesar Indonesia ini masa baru punya MRT sekarang. Itu pun putusan politiknya, kami putuskan saat saya jadi gubernur saat itu dengan Pak Ahok," kata Jokowi di hadapan pengusaha yang tergabung dalam Pengusaha Pekerjaan Pro Jokowi (Kerjo), di Istora, Senayan, Jakarta, Kamis (21/3).

Jokowi mengungkapkan salah satu alasan pembangunan MRT tertunda sampai puluhan tahun karena pemerintah ketika berpikir untung-rugi. Menurutnya, dalam membangun transportasi publik pemerintah jangan bicara soal untung-rugi.

"Rugi pasti untung dari mana. Yang namanya transportasi massal itu ya rugi. Saat itu saya dipaparkan rugi," ujarnya.

Mantan wali kota Solo itu menjelaskan bagi pemerintah dalam membangun transportasi massal yang dihitung adalah manfaat bagi masyarakat luas.

"Itungannya benefit. Yang sulit dihitung benefit. Sehingga yang kita putuskan politik untuk (kepentingan) negara secara makro," tuturnya

Lebih lanjut, Jokowi mengungkapkan keputusan membangun MRT kala itu juga untuk mengurai kemacetan di Ibu Kota. Menurutnya, dari kajian Badan Perencanaa Pembangunan Nasional (Bappenas) negara mengalami kerugian sekitar Rp60 triliun per tahun akibat kemacetan.

"Sekarang dihitung lagi sudah Rp100 triliun. Apa mau diteruskan? Lebih baik dipakai untuk bangun MRT, LRT benar? Itu yang namanya keputusan politik sehingga secara makro negara kita tetap untung gede," kata Jokowi.

Jokowi sendiri dua kali mencoba MRT yang akan segera resmi beroperasi akhir pekan ini. Jokowi yang akan meresmikan operasional kereta yang baru menghubungkan Stasiun Lebak Bulus sampai Bundaran Hotel Indonesia itu pada Minggu (24/3).