Perjuangan Batalkan Ambang Batas Capres

JAKARTA (voa-islam.com)- Pada 13 Juni, 12 (dua belas) Para Pemohon melalui kuasanya INTEGRITY (Indrayana Centre for Government Constitution and Society), telah mendaftarkan secara online uji materi atas Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu, yang menyoal konstitusionalitas presidential threshold (syarat ambang batas pencalonan presiden). Hari ini, Kamis 21 Juni, kami menyerahkan dokumen fisik dan bukti-bukti permohonan tersebut, setelah kantor Mahkamah Konstitusi kembali buka pasca libur Idul Fitri.

Ke dua belas Para Pemohon adalah perseorangan WNI dan badan hukum publik non-partisan yang mempunyai hak pilih dalam pilpres, pembayar pajak, serta berikhtiar untuk terus menciptakan sistem pemilihan presiden yang adil dan demokratis bagi seluruh rakyat Indonesia. Ke dua belas pemohon adalah:

1.  M. Busyro Muqoddas

2. M. Chatib Basri

3. Faisal Basri

4. Hadar N. Gumay

5. Bambang Widjojanto

6. Rocky Gerung

7. Robertus Robet

8. Feri Amsari

9. Angga D. Sasongko

10. Hasan Yahya

11. Dahnil A. Simanjuntak

12. Titi Anggraini

Pemohon ke-11 dan 12 masing-masing mewakili lembaganya, yaitu selaku Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah dan Direktur Perludem.

Adapun alasan berbeda pengajuan permohonan ini adalah:

1.      Pasal 222 UU 7/2017 mengatur “syarat” capres dan karenanya bertentangan dengan Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 yang hanya mendelegasikan pengaturan “tata cara”.

2.      Pengaturan delegasi “syarat” capres ke UU ada pada Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 dan tidak terkait pengusulan oleh parpol, sehingga pasal 222 UU 7/2017 yang mengatur “syarat” capres oleh parpol bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2) UUD 1945.

3.      Pengusulan capres dilakukan oleh parpol peserta pemilu yang akan berlangsung bukan “Pemilu anggota DPR sebelumnya”, sehingga pasal 222 UU 7/2017 bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945

4.      Syarat pengusulan capres oleh parpol seharusnya adalah close legal policy bukan open legal policy, sehingga pasal 222 UU 7/2017 bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945.

5.      Penghitungan presidential threshold berdasarkan hasil pemilu DPR sebelumnya adalah irasional dan karenanya pasal 222 UU 7/2017 bertentangan dengan pasal 6A ayat (2) UUD 1945.

6.      Penghitungan presidential threshold berdasarkan hasil pemilu DPR sebelumnya telah menghilangkan esensi pelaksanaan pemilu dan karenanya pasal 222 UU 7/2017 bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan (2) UUD 1945.

7.      Presidential threshold menghilangkan esensi pemilihan presiden karena lebih berpotensi menghadirkan capres tunggal, sehingga bertentangan dengan pasal 6A ayat (1), (3), dan (4) UUD 1945

8.      Kalaupun pasal 222 UU 7/2017 dianggap tidak langsung bertentangan dengan konstitusi, quod non, tetapi potensi pelanggaran konstitusi sekecil apapun yang disebabkan pasal tersebut harus diantisipasi Mahkamah agar tidak muncul ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

9.      Pasal 222 UU 7/2017 bukanlah constitutional engineering, tetapi justru adalah constitutional breaching, karena melanggar Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 22E ayat (1) dan (2), serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Lebih lengkap tentang alasan berbeda yang kami ajukan dalam permohonan, bisa dibaca dalam Permohonan (terlampir).

Penting pula kami garisbawahi permintaan agar Mahkamah Konstitusi segera memberikan putusan atas uji konstitusionalitas ini, karena: satu, soal presidential threshold ini adalah hal yang penting dan strategis bagi adil dan demokratisnya pilpres, sehingga sangat layak diputus dalam waktu segera; dua, MK pernah dengan bijak memutus perkara-perkara pemilu dengan cepat, misalnya soal KTP sebagai alat verifikasi pemilu, yang diproses hanya dalam beberapa hari, dan diputus 2 (dua) hari menjelang pemilu; tiga, putusan yang cepat, sebelum proses pendaftaran capres pada tanggal 4 – 10 Agustus 2018 tentu adalah sikap yang bijak dari MK untuk menjaga kelangsungan Pilpres tetap berjalan baik, dan sesuai dengan konstitusi.

Kami juga memohonkan agar pembatalan Pasal 222, yang menghapuskan syarat ambang batas capres dapat diberlakukan segera, atau paling lambat sejak Pilpres 2019. Bukan diberlakukan mundur untuk pilpres selanjutnya, sebagaimana putusan terkait pemilu serentak di putusan MK 2014. Dengan demikian, kerugian konstitusional Para Pemohon betul-betul terlindungi, dan pelanggaran konstitusi tidak dibiarkan berlangsung dan menciderai pelaksanaan Pilpres 2019.

Akhirnya, kami paham betul bahwa permohonan uji materi soal ini telah dilakukan berulang kali. Tetapi, justru karena sangat prinsipnya persoalan ini, maka izinkan kami memperjuangkan lagi hak rakyat Indonesia untuk secara bebas memilih calon presidennya. Kami optimis dan meyakini bahwa majelis hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia berkenan menyidangkan kasus ini secara cepat, dan akhirnya mengabulkan serta mengembalikan hak rakyat Indonesia untuk memilih langsung presidennya, tanpa dibatasi oleh syarat ambang batas pencalonan presiden yang bertentangan dengan UUD 1945.

Kuasa Hukum Para Pemohon, INTEGRITY: Denny Indrayana, Haris Azhar, Abdul Qodir, Harimuddin, dan Zamrony

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Dianggap Tak Mampu Jelaskan Soal Iriawan, Politisi: Apa yang Bisa Diharapkan dari Rezim Ini?
• Di Lingkar Istana Kepresidenan Jokowi: Ada Dayang dan Ada yang Pergi Saling Maki
• Fahri Hamzah Bicarakan Kesadaran Diri Jokowi untuk Bangsa dan Negara
• Soal Iriawan, Hendri: Semakin Banyak Pejabat yang Komentar, semakin seperti Ada yang Ditutupi
• Maung Institute: Penetapan PJ Gubernur Jawa Barat Tidak Fair
• Macet Arah Cikampek, YLKI Dukung Warga Lakukan Gugatan Class Action Kebijakan One Way Arus Balik
• Polling: Hanya 7 Persen Responden Sebut Arus Mudik dan Balik Lebaran 2018 Lancar
• Relawan #2019GantiPresiden Beri Award untuk 21 Tokoh Berpengaruh