Dampak Tercecernya e-KTP, Pilkada 2018 pun menjadi Taruhan Pilpres 2019

JAKARTA (voa-islam.com)- Kemendagri harus lebih proaktif dalam menelusuri siapa saja masyarakat yang belum terekam e-KTP. Jangan juga mempersulit penduduk. 

“Serta menurunkan tim yang lebih banyak ke seluruh provinsi untuk menjemput perekaman data penduduk. Saat ini pemerintah juga wajib memikirkan solusi prosedural,” saran Fadli Zon, beberapa waktu lalu, di akun Twitter pribadi miliknya.

Terutama, lanjutnya, untuk mengantisipasi jika proses perekaman data e-KTP tidak dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari satu bulan. Pemerintah harus menentukan, apakah persoalan jaminan hak pilih ini, sudah tergolong situasi yang darurat atau belum. 

“Sebab, dalam situasi yang darurat, pemerintah dimungkinkan untuk menerbitkan Perppu. Kita hanya tidak ingin Pilkada serentak 2018 yang diprediksi akan menghabiskan anggaran Rp20 triliun ini, dan Pemilu 2019 yang juga menghabiskan dana tidak sedikit, dijalankan dengan kualitas data penduduk yang main-main. 

Kita ingin pelaksanaan pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019 berkualitas.”

Hak pilih seluruh warga negara juga terjamin. Kita lihat yang terdekat, Pilkada 2018. 

“Sukses tidaknya Pilkada 2018 akan sangat menentukan kualitas pelaksanaan Pemilu Serentak 2019.” (Robi/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Jaminan Hak Pilih Masyarakat Diragukan paska Tercecernya e-KTP
• Valid atau Invalidnya Ceceran e-KTP, Kemendagri harus Dipanggil ke DPR
• Di Tahun Politik, Tercecernya e-KTP Timbulkan Prasangka dari Masyarakat
• Rekomendasi Bakal Capres 2019 dari PA 212
• Sebelum Isu Tercecernya e-KTP Hilang, Mesti Ada Tim Independen yang Mengusutnya
• Politisi Membayangkan Presiden ke Depan: Tak Sibuk Pencitraan, Bagi Sertifikat atau Pamer Chooper
• Polemik Gaji BPIP, Ini Saran Politisi Gerindra ke Mahfud MD agar Tak Dibully
• Data e-KTP Tercecer dan Bisa Disalahgunakan, Politisi: Makin Yakin #2019GantiPresiden