Keluarkan Anggaran BPIP di tengah Buruknya Ekonomi, Politisi: #2019GantiPresiden

JAKARTA (voa-islam.com)- Baru-baru ini, Joko Widodo mengangkat Megawati dan lain-lain untuk menduduki jabatan di Badan Penguatan Ideologi Pancasila  (BPIP), Lembaga Penting ini memang dibutuhkan dalam rangka penguatan ketatanegaraan bangsa Indonesia. Namun yang mengusik kepedulian, adalah badan ini menurut politisi PKS menjadi beban negara dengan anggaran yang tidak sedikit. 

“Tidak tanggung-tanggung, dana yang disiapkan setidaknya bisa mencapai 1,3M/orang pertahun,” kata Mardani Ali Sera, Ahad (27/5/2018), di akun Twitter pribadi miliknya.

Di tengah perekonomian Indonesia yang berat; Rupiah melemah, daya beli menurun, pengangguran meningkat, ekonomi sulit, utang melangit, menggaji besar Tim BPIP menurutnya adalah langkah yang kurang bijaksana. Masih banyak agenda pemanfaatan anggaran yang lebih penting untuk mendongrak perekonomian rakyat. 

“Di sinilah perlunya pemerintahan yang cakap, peka dan memiliki empati yang kuat akan rakyat. Rakyat sedih dengar Keppres tersebut di tengah kondisi bangsa seperti ini. 

Malu, saat negara sedang defisit dan hutang menumpuk kita malah menggaji yg diluar batas kemampuan.” Malaysia malah mengurangi gaji para Menterinya, kita malah menetapkan seenaknya.

Mungkin bagus fungsi tim ini yang koordinatif, karena sudah ada diklat di hampir tiap kementerian. Namun Lembaga satu hal penting, tapi jangan memberatkan keuangan negara.

“Yang penting justru contoh dan perilaku elitnya. Gimana mau menerapkan Pancasila jika langkah awalnya jauh dari semangat Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Perlu pemerintahan yang baik dan profesional, empati pada rakyat dan berani melakukan efisiensi utk penyelamatan keuangan negara, oleh karenanya #2019GantiPresiden bisa menjadi sarana perbaikan pemerintah.” (Robi/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Teringat Akhir Rezim Orba jika Melihat Rupiah Saat Ini
• Gaji Megawati di BPIP Kalahkan Gaji Presiden, Ketua DPR, MPR, BPK, dan DPA
• Mardani: Malaysia Potong Gaji Menteri, Indonesia Gaji Seorang Pejabat 'Pancasila' Rp 1,3 M Per Tahun
• E-KTP Sumsel Berserakan di Jalanan Bogor, Mardani: Masyarakat Bisa Curiga Ada Motif Pilkada Serentak
• Pemerintah seperti Gali Kuburannya Sendiri ketika Video Tidak Lucu Dianggap Lucu-lucuan
• Ini yang Ditemukan SBY dalam Lawatannya di 44 Kabupaten di tengah Naiknya Gaji ASN
• Ini Kata Wakil Ketua DPR paska UU Terorisme Disahkan
• Keadilan Negeri Ini Tercabik, Ada Kasta dalam Berbangsa?