Hardiknas, PP KAMMI: Pemerintah Harus Lebih Serius Meningkatkan Kualitas Pendidikan

JAKARTA (voa-islam.com) – Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam memperhatikan urusan pendidikan di Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh Ketua PP KAMMI Bidang Pendidikan dan Pemuda, Rijal Muharram.

“Wajib belajar selama 12 tahun masih berupa retorika. Selain itu, akses pendidikan yang berkualitas masih belum merata,” kata Rijal, dalam keterangan tertulisnya (2/5).

Rijal menjelaskan bahwa hal tersebut seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah. Apalagi saat ini dunia memasuki era disruptif, dimana perubahan dan persaingan begitu pesat terjadi. Jangan sampai, ketidakseriusan pemerintah saat ini akhirnya menjadi beban untuk generasi yang akan datang.

Selain menyoroti sistem pendidikan, Rijal juga menyinggung mengenai kesejahteraan guru honorer yang selama ini belum diperhatikan dengan baik. Padahal, isu bonus demografi sudah digaungkan dimana-mana. Apalagi menurutnya, hingga kurun waktu 2024 ribuan guru pensiun. Namun, pemerintah belum terlihat secara aktif untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut.

“Kita sadar cost pendidikan itu tidak sedikit, makanya 20 persen APBN dialokasikan untuk pendidikan. Namun, mengapa kesejahteraan guru masih belum terselesaikan juga? Apalagi dalam beberapa tahun ke depan, jumlah guru yang pensiun sangat besar,” jelas Rijal.

Rijal juga mempertanyakan eksistensi sekolah maupun kampus-kampus berbasis islam yang notabene mendapatkan alokasi terbesar dari APBN namun masih kalah dengan sekolah maupun kampus-kampus umum.

“Kemenag dialokasikan hingga RP 53,681 Triliun. Tapi, mengapa prestasinya masih kalah dengan sekolah-sekolah maupun kampus-kampus umum?” ungkap Rijal.

Untuk diketahui, seperti yang tertuang dalam Lampiran XIX Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2018, Kementerian agama (Kemenag) memperoleh alokasi terbesar, yaitu Rp52,681 triliun. Kemudian disusul oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) sebesar Rp40,393 triliun, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) sebesar Rp40,092 triliun.

Rijal mengatakan bahwa sebagai bagian dari generasi muda, PP KAMMI optimis Indonesia mampu untuk menjadi Negara dengan sistem pendidikan yang lebih baik di masa yang akan datang. Hal tersebut menurutnya akan dapat dicapai bilamana pemerintah lebih proaktif dan bijak dalam mengelola 20 persen APBN.

Selain itu, filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara harus benar-benar mampu dimaknai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Filosofis pendidikan yang dimaksud adalah ing ngarso sung tulodo (di depan memberikan teladan), ing madya mangun karso (di tengah membangkitkan semangat), dan tut wuri handayani (di belakang memberikan dorongan moral).

“Kita tahu bahwa pendidikan adalah investasi jangka panjang sehingga kita optimis pendidikan Indonesia akan sangat maju di kemudian hari. Pemerintah harus lebih proaktif dan bijak dalam mengelola 20 persen APBN untuk pendidikan. Selain itu, Momentum Hardiknas ini adalah momentum kita juga memaknai kembali filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara,” pungkasnya. [syahid/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• IPW Sesalkan Kedatangan Brimob Bersenjata Lengkap ke Kantor DPD Gerindra Jateng
• Mukernas: PBB Targetkan 80 Kursi di Pileg 2019
• PT Dirgantara Indonesia Dijual ke Cina? Pejabat: Hoax!
• AJI Indonesia sebut Polisi Musuh Kebebasan Pers
• AJI Indonesia: Bertahun-tahun Polri menjadi Pelaku Terbanyak Kekerasan ke Jurnalis
• Kemenlu dan Dirjen Imigrasi Bantah Ada Visa Turis untuk Warga Israel
• Haaretz: Warga Israel Sudah Bisa Ajukan Visa Wisata ke Indonesia
• Habib Rizieq Tidak Terbukti Hina Pancasila dan Kasusnya Dihentikan