Terkait Pilkada di DPRD, Mahfud sebut Yusril Tuding tanpa Dasar

JAKARTA (voa-islam.com)- Mahfud MD yang terlibat adu argumen dengan Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa Ketum PBB tersebut lihai membalik-balikkan fakta. “Setelah banyak pimpinan parpol, MPR dan DPR, setuju ke Pilkada lewat DPRD dan saya juga berbicara tentang itu di Senayan beberapa hari yang lalu, tiba-tiba Pak Yusril ingin ambil posisi opini dengan membalik-balikan fakta dengan tudingan yang tidak berdasar.

Subhanallah, lihai benar ya. Zaman now adalah zaman digital. Sulit berbohong karena direkam oleh Malaikat Roqib & Atid via jejak digital. Yang saya kultwit itu jejak digitalnya lengkap,” katanya, Kamis (13/4/2018), di akun Twitter pribadi miliknya.

Sebelumnya Mahfud menunjukkan saran Yusril ke SBY soal RUU Pilkada yang (tengah) akan dibahas.

“Inilah saran Yusril yang tersiar: ‘SBY tidak usah menandatangani RUU itu karena tidak setuju dan selanjutnya serahkan itu kepada Presiden baru agar disikapi dan diselesaikan’.”

Saran Yusril di Jepang itu menurut Mahfud tidak fair dan mendorong Presiden baru, Jokowi, masuk dalam jebakan betmen. “Sebab ditandatangani atau tidak RUU itu akan berlaku dengan sendirinya setelah 30 hari disetujui di DPR. Saran saya waktu itu, SBY harus tandatangan secara gentleman. Saya bilang setelah ditandatangani, kalau SBY tidak setuju dengan UU itu barulah diubah melalui legislative review.” (Robi/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Ini Awal Kata Jebakan Betmen yang Dilontarkan Mahfud ke Yusril
• Kisruh Bahas Pilkada ke DPRD antara Yusril dan Mahfud Bermula dari Sini
• Disebut Yusril tengah Berikan Kesan Dukung Pilkada Langsung, Mahfud Membantahnya
• Soal Lama Terkait Pilkada (Tak) Langsung: Mahfud Membantah, Yusril Menerangkan
• Pemerintahan Jokowi Berpotensi Ciptakan Ketidakadilan ke Pekerja Lokal atas TKA
• Apa Keuntungan dan Bagaimana Nasib Pekerja Lokal jika TKA Meluber?
• Pemerintahan Jokowi Lihai Akomodir TKA?
• Perubahan Permenakertrans (TKA) Terjadi karena Ada Kesepakatan dengan Cina?