Keputusan MK adalah Keputusan Selera Penguasa

JAKARTA (voa-islam.com)- Politisi PAN, Yandri Susanto mengatakan bahwa keputusan MK terhadap PT 20 persen adalah keputusan seleranya penguasa. Menurut dia, apa yang diputuskan oleh MK, misalkan saja dalam amar putusan itu dinilai ada kejanggalan.

“Ada putusan MK yang saat ini menetapkan PT tetap 20 persen. PAN, PKS, dan Demokrat yang walk out pada waktu itu, menurut saya keputusan MK itu adalah keputusan selera kekuasaan. MK tidak berani menolak. Padahal tafsirnya saya baca dangkal,” katanya, Kamis (11/01/2018), di Jakarta.

Namun demikian ia sebagaimana warga negara taat hukum, ia tetap patuh akan keputusan MK tersebut. Hanya saja, nampaknya ia kecewa dengan keputusan tersebut karena nampak ada nuansa penguasa.

“Namun demikian itu yang kita hormati dan itu yang kita gunakan. Tapi sekali lagi, putusan MK itu adalah putusan selera kekuasaan hari ini. Sejatinya mestinya nol persen. Tapi ya sudahlah karena sudah pula diputuskan,” ia legowo.

Dari keputusan MK tersebut, ia ingin memberitahukan kepada rakyat bahwa alasan ia berkomentar itu adalah selera penguasa karena Jokowi nampaknya sedang dipersiapkan pula untuk di 2019. “Artinya Pak Jokowi sudah banyak kuda-kuda. Dari sisi aturan dia pakai. Dari sisi Pilkada diaa juga main dua kaki.  Dan lain sebagainya,” katanya lagi. (Robi/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Gejala Jokowi Otoriter? Politisi: Bukan Gejala, tapi Sudah Muncul
• Otoriter dapat Kembali Kapan Saja, Ini Peringatan untuk Jokowi sambut Mei 2018
• Pelaku Sodomi 41 Bocah di Tangerang Layak Dikebiri
• La Nyalla Tuding Prabowo?Gerindra Lakukan Pembuktian, Ridwan Kamil: Prabowo Tidak Minta Mahar
• Pemimpin Indonesia 2019 Diharapkan Mampu Akhiri Transisi yang Tak Kunjung Selesai
• MK Tetapkan PT 20 Persen, Potensi Pemilu hanya Satu Calon dengan Lawan Kotak Kosong
• Sistem Negara Sudah punya Imun Antikorupsi, Fahri: Saya Muak dengan Dramatisasi
• Pakar Hukum: BSSN Dibentuk, Indonesia Bisa Jadi Negara Otokrasi