BSSN Dibawah Presiden, Pakar Hukum: Tidak Wajar dan Berlebihan

SOLO (voa-islam.com)--Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dinilai menjadi cerminan kepanikan.  Pasalnya, badan yang dibentuk melalui Peraturan Presiden (Perpres)  nomor 53 tahun 2017 yang kemudian direvisi Perpres nomor 133 tahun 2017 langsung dibawah kendali presiden.

"Saya melihat ini proses kegalauan dan kepanikan," ujar Pakar Hukum Universitas Djuanda Bogor, Dr. Muhamamd Taufik kepada wartawan saat ditemui di firma hukumnya di Kelurahan Bumi, Laweyan Solo, Jawa Tengah, Jumat (5/1/2017) pekan lalu.

Ia menjelaskan, peran lembaga -lembaga sandi dahulu dibawah kementerian Polhukam. Namun saat ini langsung dibawah presiden.

Menurutnya, hal ini tidak wajar dan sangat berlebihan. Pasalnya, di negara negara lain, peran lembaga sandi juga tidak langsung di bawah presiden.

"Secara konstitusional ini sangat berlebihan, seolah presiden tidak percaya dengan kinerja menteri menterinya, Kominfo, juga kinerja BIN, BAIS dan peran lembaga sandi yang dimiliki ANTARA," tandas Taufik.* [Aan/Syaf/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Video Porno Anak di Bandung, Indonesia Masih Jadi Sasaran Jaringan Paedofil Dunia
• Keluhan Rakyat dan Klaim Pemerintah Meningkatkan Perekonomian
• Idealisme hanya di Bibir, SDA Mayoritas di Tangan Asing
• Perintah Luhut ke Susi Tidak Tenggelamkan Kapal, Politisi: Awas Modus
• BSSN harus Diingatkan agar Tidak menjadi Lembaga Sensor seperti di Cina
• Tugas dan Kewenangan BSSN Rentan Ditafsirkan Luas
• Di mana Posisi BSSN dari Ketiga Kategori Ini jika Dilihat dari UU?
• Tugas BSSN Bukan untuk Tangkal Hoax