BSSN harus Diingatkan agar Tidak menjadi Lembaga Sensor seperti di Cina

JAKARTA (voa-islam.com)- Pernyataan Kepala BSSN beberapa paska dilantik disebut menunjukkan tendensi. Harusnya, BSSN menurut salah satu politisi yang coba mengamati pernyataan tersebut melakukan koordinasi dengan pihak tertentu seperti ke Presiden.

“Pernyataan Kepala BSSN mengenai perlunya kewenangan penangkapan dan penindakan menunjukkan tendensi itu. Seharusnya formasi BSSN langsung di bawah Presiden itu ditujukan memperkuat fungsi koordinasinya, bukan menambah kekuasaannya sehingga bisa overlap dengan lembaga lain,” kata Fadli Zon, Senin (08/01/2018).

Menurut Fadli, apa yang telah diucupkan oleh Kepala BSSN perlu diingatkan. “Ini yang perlu diingatkan, baik kepada BSSN maupun pada Presiden. Jangan lupa, BSSN ini dibentuk dengan Perpres, sehingga kewenanganya tak boleh melampaui lembaga yang dibentuk dengan UU.”

Karena, lanjutnya, dunia maya juga menjadi bagian dari ekosistem demokrasi, kitapun menginginkan agar BSSN turut menjaga dan memperkuat hal itu. BSSN tak boleh menjadi polisi demokrasi.

Dunia maya memang butuh sensor, tapi itu hanya terbatas untuk kejahatan narkoba, pornografi, dan terorisme, bukan untuk kebebasan berbicara dan mengemukakan pendapat. Kita tak mendesain BSSN menjadi lembaga sensor seperti yang berlaku di RRC.” (Robi/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Tugas dan Kewenangan BSSN Rentan Ditafsirkan Luas
• Di mana Posisi BSSN dari Ketiga Kategori Ini jika Dilihat dari UU?
• Tugas BSSN Bukan untuk Tangkal Hoax
• Kritik Luhut atas Perintahnya ke Susi, Ekonom: Luhut Bertindak bak Presiden
• Djarot Pilkada ke Sumut? Pengamat: Jangan Diketawain
• Mustafa: Suasana Pemilu dan Ramadhan Mirip, Penista dan Pembenci Tiba-tiba Relijius ke Muslim
• Pakar Hukum Sebut Keberadaan BSSN Berbahaya Bagi Kemerdekaan Berpendapat
• Peci, Sorban, dan Sarung Diprediksi Laku Menjelang Pilkada