Pakar Hukum Sebut Keberadaan BSSN Berbahaya Bagi Kemerdekaan Berpendapat

SOLO (voa-islam.com)--Keberadaan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dinilai mengancam kemerdekaan rakyat. Kritik terhadap pemerintah akan tumpul pasca dibentuknya lembaga yang langsung berada dibahwah kendali presiden itu. 

Pakar Hukum Universitas Djuanda Bogor, Dr. Muhammad Taufik menuturkan alat peretas yang digunakan BSSN merupakan alat yang pernah digunakan Edward Snowden. Mesin tersebut lebih dasyat dari google. Menurut Taufik mesin tersebut sangat destruktif meski 'diberi bumbu' untuk memfilter konten porno dan radikal. 

"Justru menurut saya mesin ini lebih radikal dan lembaga ini (BSSN) juga radikal," ujar Taufik, saat ditemui Voa Islam di Solo, Jawa Tengah, Jumat (5/1/2018) lalu.

Lanjutnya, kehidupan politik di Indonesia bakal terancam. Sebab tidak ada kemerdekaan bagi warga negara untuk melakukan kritik terhadap pemerintah. Konten-konten yang dikelola kelompok Islam dipastikan akan menjadi bidikan utama BSSN. 

"Jelas sangat bahaya, tidak ada kemerdekaan bagi warga. Tentu yang disasar, jelas konten yang dikelola kelompok islam," imbuhnya

Munurut Taufik, kemunculan lembaga ini dilatarbelakangi kekalahan Ahok pada Pilkada DKI Jakarta. Gelombang Aksi Bela Islam yang menggerakan jutaan umat Islam dari berbagai penjuru menjadi kekuatan esktra perlemener. Bahkan gerakan ini turut andil dalam tumbangnya Ahok, hingga dijebloskan ke penjara. * [Aan/Syaf/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Peci, Sorban, dan Sarung Diprediksi Laku Menjelang Pilkada
• Zul: Pilkada 2018 Kompetisi antar Anak Bangsa, bukan dengan Bangsa Lain
• Ini 4 Pasangan Cagub-Cawagub yang akan Bertarung di Pilkada Jabar
• Katanya Jangan Bawa Hawa Pilkada DKI? Tapi kok PDIP Jagokan Djarot di Sumut?
• Katanya anti SARA Saat Pemilu, tapi kok Jual SARA?
• Pilkada DKI telah Usai, Buzzer dari Calon yang Kalah Cari Perhatian
• 10 Tahun SBY Berkuasa Ratio Utang Turun, di Tangan Jokowi justru Meningkat
• Surat Berharga Indonesia Dikuasai Asing hampir 40 Persen, Jokowi Diingatkan Hati-hati