Surat Berharga Indonesia Dikuasai Asing hampir 40 Persen, Jokowi Diingatkan Hati-hati

JAKARTA (voa-islam.com)- Surat berharga negara Indonesia dikuasai oleh asing hampir 40 persen. Utang melambung tinggi. Tetapi pemerintah seakan mengatakan selalu saja aman dengan utang yang ada saat ini.

“Surat berharga negara kita, misalnya, 37 persen dikuasai asing. Itu sebabnya, agresivitas pemerintah dalam berutang harus dikontrol. Sebagai gambaran, pertumbuhan ekonomi kita selama pemerintahan @jokowi hanya sekitar 5 persen, namun pertumbuhan utangnya mencapai 13 hingga 14 persen per tahun. Pada 2014, posisi utang kita masih di angka Rp. 2.604,93 triliun,” Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon mengingatkan, Kamis (04/01/2017), melalui akun Twitter pribadi miliknya.

Akhir 2017, jumlah utang kita telah berada di angka Rp3.928,7 triliun. “Jadi, selama tiga tahun pemerintahan @jokowi, utang kita bertambah Rp1.324 triliun. Jika dihitung dengan nilai PDB Indonesia sebesar Rp. 12.407 triliun, maka rasio utang pemerintah pusat hingga November 2017 ini sekitar 28,9 persen dari PDB.”

Selain itu, pertumbuhan ekonomi kita menurut Fadli juga lebih dari 50 persen ditopang oleh konsumsi. Padahal, negara-negara yang rasio utangnya tinggi tdi pertumbuhan ekonominya ditopang sektor produksi dan ekspor.

“Jadi, kondisi strukturalnya berbeda. Rasio utang kita yang lebih kecil tak menggambarkan perekonomian yang lebih hebat atau sejenisnya, sehingga kita harus berhati-hati.” (Robi/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Berkacalah, jangan Samakan Indonesia dengan Negara Lain jika Berutang
• Pemerintahan Jokowi Menggampangkan Utang
• Karena Kebijakan Ini, Harga Diprediksi Naik dan Perusahaan Negara Merugi
• Awal Tahun, Pemerintah kembali Buat Kebijakan Cabut Subsidi
• Pernyataan Kepala Siber Tuai Badai: Inikah Contoh Hoax Membangun ala Pemerintah?
• Indonesia bisa Terkubur ke Lubang Utang, Ini Data Utang selama Jokowi Memimpin
• Nasib Tax Amnesty Pemerintahan Jokowi: Tidak Miliki Kemampuan Naikkan Pajak
• Soal Hoax Membangun, DPD Ingatkan Badan Siber Cukup Sekali Pancing Kegaduhan