Pemerintahan Jokowi Menggampangkan Utang

JAKARTA (voa-islam.com)- Pemerintahan Joko Widodo dinilai menggampangkan persoalan utang. Dalihnya, utang yang ada saat ini masih dalam ambang aman. Padahal dilihat tidak demikian.

“Jika kita perhatikan, sekitar 75 hingga 80 persen pembiayaan defisit APBN memang ditutup oleh utang, baik yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri. Inilah yang harus kita waspadai, karena saya melihat pemerintah terlalu menggampangkan persoalan jika membahas masalah utang ini.

Selama ini pemerintah berdalih jika rasio utang kita masih dalam batas aman, karena masih di bawah angka 60 persen terhadap PDB seperit yang dipatok UU,” demikian kata politisi Fadli Zon, melalui akun Twitter pribadi miliknya, Kamis (04/01/2018).

Menurut laporan pemerintah, realisasi defisit tahun 2017 tercatat Rp. 345,8 triliun. Secara nominal, realisasi defisit tersebut lebih rendah ketimbang realisasi defisit tahun 2016, yang mencapai Rp. 367,7 triliun. Namun, meskipun secara nominal jumlahnya turun, namun persentasenya terhadap PDB justru meningkat.

“Antara 2015 ke 2016 persentasenya memang sempat turun, namun sebagaimana yang kita lihat, realisasi defisit tahun 2017 kembali meningkat. Kenapa kita harus memperhatikan soal defisit anggaran ini, selain karena hal ini telah diatur tegas oleh UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, juga karena pemerintah selama ini selalu menutup defisit dengan menciptakan utang baru, poin yang juga diatur tegas oleh UU yang sama.”

Menkeu, misalnya, pernah membandingkan rasio utang kita saat ini dengan tahun 2004, saat rasio utang kita mencapai 50 persen trhdp PDB. “Selain itu, pemerintah juga selalu membandingkan rasio utang kita yg masih lebih kecil jika dibandingkan dengan Malaysia yang mencapai 56,22 persen PDB, Amerika Serikat yang mencapai 107 persen PDB, ataupun Jepang yang mencapai 239,27 persen PDB.” (Robi/voa-islam.com)