Klaim Pemerintah Meningkat tapi Kebijakan Ini justru Bisa Mematikan Para Nelayan?

JAKARTA (voa-islam.com)- Klaim Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) atas illegal fishing akan percuma apabila kenyataannya nelayan tidak hidup sesuai dengan kebutuhannya (meningkat). “Dalam bidang pertanian dan kemaritiman, misalnya, saya menilai program pembangunan pemerintah belum berorientasi kepada petani dan nelayan.

Target pemerintah masih saja hanya di soal kulit, seperti misalnya swasembada pangan. Saya kasih contoh di bidang kemaritiman dan perikanan. Memberangus ‘illegal fishing’ adlah penting, namun memberangus kemiskinan nelayan merupakan kewajiban pemerintah.

Akibat pemberantasan ‘ilegal fishing’, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) selalu mengklaim sumber daya ikan kita meningkat,” kata Fadli Zon, di akun Twitter pribadi miliknya, di akhir tahun 2017. Produksi perikanan pun meningkat dari 19,42 juta ton per tahun pada 2013 menjadi 21,72 juta ton per tahun. Seharusnya, seiring dengan sumber daya ikan yang melimpah di laut, maka kesejahteraan nelayan juga bertambah.

“Bukankah ironis, saat pemerintah mengklaim jumlah sumber daya ikan kita meningkat, namun nelayannya ternyata hidup miskin? Saat saya bicara dengan nelayan Karawang, misalnya, mereka justru mengeluhkan semakin sulitnya melaut saat ini.”

Selain harga BBM semakin mahal, dan sulit didapat, mereka juga mengeluhkan pelarangan penggunaan alat tangkap tertentu, seperti cantrang.

“Menurut saya, jika cantrang dipandang merusak ekosistem, pemerintah seharusnya tak boleh berhenti hanya di pelarangan. Itu jadi mematikan usaha nelayan. Seharusnya pemerintah mendorong agar nelayan pemilik cantrang bisa melaut ke perairan yang lebih dalam.”

Untuk itu, tentu pemerintah perlu memfasilitasi mereka agar bisa memiliki kapal yang lebih besar.  Atau, pemerintah harusnya memfasilitasi penggantian alat tangkap pada nelayan cantrang, agar mereka bisa tetap melaut di wilayah perairan tradisional. Jadi, jangan matikan usaha nelayan dengan kebijakan sepihak yang dibuat buntu. (Robi/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Tiga Tahun Terakhir Menjabat, Pemerintahan Jokowi Sumbang Kemiskinan (Meningkat)
• Jokowi Disebut Abai ke Petani dan Nelayan, Ini Datanya
• Ada Bau Ideologi Berbeda sehingga Kesejahteraan Masyarakat Desa acapkali Terganggu
• Masyarakat Desa Kerap Terancam Kesejahteraannya Akibat Kebijakan yang Dibuat Pemerintah
• Jika Ada yang Kritis di Tahun Ini, Jangan Jokowi Tuding Ingin Gulingkan Pemerintahan
• 2018 Tahun Politik, Pemerintah Jokowi Diminta Tidak Perlu Sensitif dengan yang Kritis
• Pendakwah Islam Dilarang-larang Ceramah, Politisi: Akal Sehat Tidak Dipakai, Orde Baru Gak Begitu
• Pemuka Agama Islam ke depan Tidak dapat Dianggap Remeh seperti Halnya Anggota DPR