Hukum di Rezim Jokowi Dinilai Menjadi Alat Kekuasaan

JAKARTA (voa-islam.com)- Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon menyimpulkan bahwa penegakkan hukum di rezim Joko Widodo menjadi alat kekuasaan. Pasalnya, untuk keadilan sebagaimana umumnya dikehendaki tidak kunjung hadir.

“Sepanjang tahun 2017 ini saya menilai hukum semakin menjadi alat kekuasaan, sehingga akhirnya gagal memenuhi tuntutan keadilan. Ini adalah kesimpulan saya sebagai Catatan Akhir Tahun 2017 dalam bidang Hukum,” demikian katanya, Jum’at (29/12/2017), melalui akun Twitter pribadi miliknya.

Seharusnya pemerintah menurutnya memperhatikan konstitusi yang ada sebagai negara hukum. “Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan ini tercantum jelas pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Ingat, ini adalah pasal pertama konstitusi kita.

Jadi, penegasan bahwa Indonesia adalah negara hukum (rechtstaat), disebut di bagian paling awal konstitusi, sesudah konstitusi kita menegaskan soal bentuk negara dan pentingnya kedaulatan rakyat.”

Dan menurutnya, ini adalah pertanda bahwa Indonesia memang bukan negeri kekuasaan, “Ini menunjukkan desain konstitusi kita tak menghendaki Indonesia menjadi negara kekuasaan. Kehidupan berbangsa dan bernegara harus berdasarkan hukum.” (Robi/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Ada Oknum Pro Asing di Blok Mahakam, Pengamat: Tidak Tahu Malu!
• Sikap Pemerintah atas Blok Mahakam semakin Mengkhawatirkan: Lebih Memilih Diurus Asing
• Asupan Batin untuk Deddy Mizwar oleh Fahri Hamzah yang Ditinggal PKS
• Curahan Hati Deddy Mizwar yang Ditinggal PKS untuk Pilkada Jawa Barat
• Pesan Politisi ke Pemerintah?Polri di 2018: Jangan Mudah Beri Stigma dan Bertindak Represif ke Ulama
• Politik Identitas Muncul Jua sebab Ada Gesekan Budaya Saat Dipimpin Gubernur Sebelumnya
• Ketimpangan Ekonomi Paling Tinggi dalam Sejarah di Rezim Jokowi buat Politik Identitas Muncul
• Catatan Akhir Tahun untuk Politik: Isu SARA dan Toleransi Diframing Oknum Tertentu