Senin, 10 Rajab 1446 H / 23 Oktober 2017 16:03 wib
4.662 views
Pemerintah Jokowi Dituding Lakukan Standard Ganda dalam Penegakkan Hukum
JAKARTA (voa-islam.com)- Pemerintahan Joko Widodo yang berusia tiga tahun dituding melakukan standard ganda dalam mengimplementasikan penegakkan hukum. Hal ini misalkan saja dapat terlihat banyaknya aktivis bukan pendukung pemerintah yang ditangkap.
“Apalagi, di sisi lain pemerintah secara kasat mata juga melakukan standar ganda dalam penegakkan hukum. Kasus pelaporan Ustad Alfian Tanjung dan @ayomenjonru (Jonru Ginting), misalnya, cepat sekali diproses dan disidik oleh aparat. Namun kasus orang-orang yang dianggap dekat pemerintah, misalnya, hingga hari ini tidak ada proses sama sekali,” ungkap politisi Fadli Zon, melalui akun Twitter pribadi miliknya, Senin (23/10/2017).
Hal ini berbalik perlakuan kepada para pendukung pemerintah, yang menurut Fadli justru melakukan serangan kepada para aktivis yang kritis dengan tidak memenuhi standard etika. “Aparat banyak menangkap netizen yang membully dan nyinyir terhadap pemerintah, dengan berbagai tuduhan serius.
Tapi di sisi lain Istana justru mengundang para buzzer yang kerap menulis posting kasar, penuh kebencian, dan juga fitnah terhadap siapapun yang dianggap berseberangan dengan pemerintah.” Fadli melihat nampaknya para buzzer itu “kebal” akan hukum.
“Para buzzer ini terbukti imun. Ini jelas sebuah kemunduran. Ketika hukum digunakan bukan untuk menegakkan keadilan tapi hanya untuk melindungi kekuasaan. Saya kira survei-survei yang menyatakan bahwa masyarakat puas atas kinerja pemerintah itu penuh paradoks.”
Kepuasan masyarakat di berbagai bidang vital, lanjutnya, seperti soal harga kebutuhan pokok, kemiskinan, lapangan kerja, tingkat kepuasan di bidang-bidang tadi rata-rata di bawah 35 persen. Bahkan ada yang di bawah 30 persen.
“Bagaimana bisa kepuasaan umum terhadap pemerintah bisa di atas 60 persen? Ada lompatan logika yang tidak nyambung di situ. Tidak terlalu mengherankan, karena hampir semua lembaga survei di Indonesia juga merangkap jadi lembaga konsultan politik. Dan saya kira masyarakat kita sudah makin cerdas memperhatikan hal itu.” (Robi/voa-islam.com)
Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!
