Soal Reklamasi, Dahnil: Polisi dan TNI harus Tegas, Jangan Sampai jadi Centeng Korporasi

JAKARTA (voa-islam.com)- Megaproyek reklamasi teluk Utara Jakarta yang moratoriumnya dicabut sepertinya sudah menandakan bahwa negara Indonesia ini dimiliki oleh segelintir orang atau korporasi tertentu. Pasalnya, untuk sekedar mendekatinya saja seperti awak media terlihat sulit.

"Ketika @balquesm (wartawan TVOne) tidak diperbolehkan berlayar di laut milik NKRI, karena memang de facto negeri ini dikuasai korporasi," kata Ketum PP Pemuda Muhammadiyah, Rabu (18/10/2017), di akun Twitter pribadi miliknya.

Aparatur yang ada di Indonesia dihimbau olehnya agar segera turun tangan melihat kontroversial reklamasi teluk Utara tersebut. "Polisi, TNI, KPK kita harus berani tegas lawan rente korporasi. Jangan sampai jadi centeng bagi korporasi itu. Dulu jadi opas-opas dan tuan demang."

Situasi ini menurutnya jika dianalogikan seperti dulu ketika para pejuang lawan VOC tetapi mereka disebut radikalis. Sementara sebagian kelompok menjilat jadi tukang pukul VOC. Pun demikian sekarang.

"Acara merawat NKRI dan toleransi tapi dibiayai korporasi pembakar hutan, pengendali negeri. Toleransi rente." (Robi/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Mantan Jubir Gusdur: Ada Upaya Pemusnahan Kosakata Pribumi
• Sebut Pribumi, justru Menteri Ini Berpotensi Bertentangan dengan Inpres 26/98
• Inpres 26/98 Tidak Melarang Gunakan Istilah Pribumi
• Shell Tegaskan Dukung LGBT
• Hendak Melakukan Peliputan, Reporter TvOne Diusir dari Kawasan Reklamasi Teluk Jakarta
• Tuduh Anies Rasis? Politisi: Nalarnya Hendardi harus Diperiksa
• Indra J. Piliang ke Ketua SETARA Institut: Banyak-banyak Membaca daripada Gemar Pelintir
• Dua Kekuatan Besar dan Tidak Dapat Diremehkan yang akan Dihadapi Anies-Sandi Hentikan Reklamasi