Kamis, 16 Jumadil Awwal 1446 H / 12 Oktober 2017 18:17 wib
4.850 views
Wakil Ketua DPR Harap PT Nol Persen, MK Diminta Putuskan dengan Nalar Cerdas
JAKARTA (voa-islam.com)- Presidential Threshold (PT) di UU Pemilu yang kini sedang diujikan di Mahkamah Konstitusi (MK) diharapkan sesuai dengan apa yang dikehendaki banyak masyarakat. MK, sebagai lembaga penguji diharapkan oleh Wakil Ketua DPR, Fadli Zon untuk bersikap cerdas dan memakai akal sehat dalam nanti memutuskannya terkait PT tersebut.
“Mudah-mudahan nanti di judical review (JR), MK dengan nalar yang menurut saya cerdas bisa melihat ini harusnya nol persen,” ucapnya, belum lama ini di Cikini, Jakarta.
Menurut Fadli, PT 20 persen membatasi anak-anak bangsa unggulan untuk ikut ambil andil dalam memajukan negara. “Sekarang ini dengan UU Parpol yang kemarin disahkan, ini kan membatasi, yakni Presidential Threshold 20 persen. Makanya kami, supaya makin banyak kader bangsa yang ikut PT, mestinya dibuka menjadi nol persen,” tambahnya.
Apabila dengan nol persen itu, selain anak bangsa banyak yang ikut andil terhadap perubahan negara, juga dikatakan olehnya untuk menghindari oligarki dalam perpolitikan. “Kalau nanti begitu, saya kira akan banyak yang muncul. Dan menurut saya, kita membutuhkan agar tidak terjadi politik oligarki. Saya melihat sah-sah saja,” tutupnya mengingatkan. (Robi/voa-islam.com)
Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!
- Presiden Tak Tahu Posisi, Aktivis Pengkritik Ditangkapi, hingga Polri yang Dianggap Berpolitik
- Hanya 30 Persen, Jokowi Layak Diganti di 2019
- Pernah Diserang Buzzer Pendukung Jokowi, Pemerintah Diingatkan Tidak Alergi Kritik
- Indikator sebut Kemiskinan Turun, Roy: Diibaratkan Ada Air di atas Daun Teratai
- Moratorium Dicabut, Ini Jawaban Anies Baswedan Soal Reklamasi
- Ketemu dengan Delegasi Pemerintah Pusat, Anies Ditawarkan Kerjasama, Ini Programnya
- PBB Datangi KPK, Fahri Usulkan Pansus Undang Mantan Menkes Siti Fadilah, Korban Kepentingan Asing
- PBB datangi KPK Diduga untuk Amankan Perusahaan Asing yang Bermasalah di Indonesia