Ragu Daya Beli Turun, Siapa Lawan Politik Jokowi? BPS? Menteri Keuangan?

JAKARTA (voa-islam.com)- Kepekaan Joko Widodo terhadap rakyatnya soal daya beli turun nampaknya mulai dipertanyakan. Terlebih Jokowi melontarkan bahwa daya beli turun itu hanyalah sebuah isu yang nampak sengaja dimunculkan untuk menyerang dirinya (pemerintah).

“Pertanyaan yang kemudian muncul dari sini adalah, siapa lawan politik yang dimaksud oleh Presiden Jokowi? Mengapa  Presiden tidak juga bisa merasakan penurunan daya beli masyarakat? Mengapa Presiden tidak juga bisa merasakan beban bertambah berat yang dirasakan rakyat?

Mestinya semua ini dengan mudah dirasakan Presiden karena rajin blusukan dan bagi-bagi sepeda ke rakyat. Tapi mengapa Presiden tak bisa merasakan? Ini aneh! Tampaknya Presiden lebih banyak dapat bisikan dari politisi tentang keadaan ekonomi daripada masukan dari ekonom yang mandiri.

Jika itu benar, menjadi wajar ketika Presiden menuding lawan politik sebagai penebar berita tentang penurunan daya beli masyarakat,” kata pengamat politik dari Rumah Amanat Rakyat (RAR), Ferdinand Hutahean, Selasa (3/10/2017).

Bisikan politisi itu jugalah yang mungkin menurutnya membuat Presiden Jokowi lupa dan tidak percaya bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) Negara pernah merilis data hasil survei tentang penurunan daya beli masyarakat. “Apakah BPS yang lembaga negara juga lawan politik Presiden Jokowi? Selain itu kalau tidak salah Menteri Keuangan pun pernah mengakui itu. Jadi lantas lawan politik yang dimaksud oleh Jokowi siapa?”

Sedikit mundur ke belakang ke periode September, berita tentang penurunan daya beli ini menurut Ferdinand memang menyeruak tinggi di tengah publik. Penyebabnya adalah harga naik tapi penghasilan tidak meningkat.

“Pencabutan subsidi listrik tentu menambah pos pengeluaran rakyat yang berdampak pada penurunan daya beli. Ini fakta-fakta kecil dan sedikit saja sebagai penyebab penurunan daya beli masyarakat.

Belum lagi setoran pajak yang terus membebani rakyat dan naiknya retirbusi serta pungutan lainnya seprti jalan tarif jalan tol, ongkos angkutan dan lain-lain. Intinya, pengeluaran bertambah besar tapi pendapatan rakyat tidak bertambah karena ekonomi kita memang sedang menurun.” (Robi/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Pengamat Politik Sesalkan dan Merasa Sedih Saat Jokowi Katakan Teroris dari Kita (Indonesia)
• Pemerintah Cabut Moratorium Pulau G, Gerindra: Tamparan Keras ke Nelayan yang menjadi Korban
• PT 20 Persen Diduga hanya Untungkan Presiden Sekarang, PBB: Rasional dan Bermoral?
• Terkait PT 20 Persen, PBB Optimis Dikabulkan MK
• Dengan Relawan yang Militan, Jokowi malah Makin Ambruk Elektabilitasnya
• Terkait 5000 Senjata, Politisi: Makin Runyam jika Jokowi Tidak Bersikap
• Bawahi Angkatan yang Ada di TNI, Ka'ban: Bukan Berarti Angkatan Itu Tunduk Melanggar UU
• Soal PT, Yusril: Jangan Ubah Demokrasi menjadi Oligarki!