Apresiasi Panglima Nobar, Jokowi ingin Versi Milenium, Ka'ban: Maksudnya Apa?

JAKARTA (voa-islam.com)- Panglima TNI diingatkan untuk tetap siap siaga terhadap serang dari luar. Di antaranya adanya indikasi yang ingin berkhianat kepada Negara dan konstitusi.

"Panglima TNI wajib menjaga NKRI dari serangan musuh dari luar. Musuh luar yang paling berbahaya Kamerad-kamerad. Pernah berkhianat berkali-kali, ya, PKI," MS Ka'ban mengingatkan, melalui akun Twitter pribadi miliknya, belum lama ini.

Di samping itu, soal menyaksikan bersama-sama film G30S/PKI, Ka'ban mendukungnya. Bahkan saat Joko Widodo berkeinginan versi baru, Ka'ban seperti mendukungnya, namun mesti dijelaskan seperti apa yang dimaksud versi oleh mantan Wali Kota Solo tersebut.

"Presiden Jokowi perlu pertegas versi baru G30S/PKI yang dimaksud seperti apa. Apakah film G30S/PKI ada yang salah. Benarkah Presiden Jokowi menyatakan film G30S/PKI perlu versi baru?

Jika benar, Presiden wajib jelaskan versi baru seperti apa. Semoga Presiden menjadi Bapak pemersatu NKRI.

Presiden Jokowi sebagai Kepala Negara jelas setuju nobar film G30S/PKI walau beliau ingin buat yang milenium. Rapopo. Tahun depan nobar G30S/PKI versi milenium."

Soal lainnya yang menuduh bahwa yang menyaksikan film G30S/PKI bersama-sama sebagai pendukung Orde Baru, Ka'ban hanya menjawab bahwa hal tersebut justru bermasalah manakala menyaksikan itu ditentang.

"Kalau setuju nobar film G30S/PKI dituduh Orba. Nah, yang menentang nobar berarti lebih parah. TAP MPRS No. XXV/66 jelas PKI bubar dan terlarang." (Robi/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Mardani Ali Sera: Peristiwa 1965 Pelajaran Mahal Bangsa Indonesia
• Ka'ban: PKI, Tuhan Saja Dinafikan, apalagi Soal Sejarah dan Demokrasi, Itu Muslihat Rebut Kekuasaan
• Penghormatan Myanmar ke RI Cuma Basa-basi
• Pemerintah RI Tidak akan Rugi jika Tarik Dubes dari Myanmar, Ini Faktanya
• Myanmar Tuli Soal Rohingya, DPR Sarankan Pemerintah Tarik Dubes
• Demokrat Minta Pemerintah Lindungi Gubernur Papua yang Juga Kadernya, Ada Ancaman?
• Pertemuan Gubernur Papua dan BIN, Demokrat: Jika Bicara Politik, Itu Skandal Besar
• Status Hukum Bermasalah, Meikarta harus Diperiksa dan Dihentikan