Myanmar Tuli Soal Rohingya, DPR Sarankan Pemerintah Tarik Dubes

JAKARTA (voa-islam.com)- ASEAN Inter-Parlementary Assembly (AIPA) sudah berakhir. Tetapi pemerintah Myanmar seperti tetap kekeuh untuk tidak mau peduli terhadap penderitaan etnis muslim Rohingya, khususnya di Rakhine. Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon pun mengisyaratkan bahwa tidak ada salahnya pemerintah Indonesia untuk memikirkan kembali untuk berhubungan dengan Myanmar.

"Saya sampaikan jika Pemerintah Indonesia perlu mempertimbangkan penarikan Duta Besar Indonesia untuk Myanmar.  Dan menggantinya dengan Kuasa Usaha (charge de affairs) saja. Myanmar telah membiarkan terjadinya kejahatan kemanusiaan dan pemusnahan etnis Rohingya," demikian sarannya, di akun Twitter pribadi miliknya, Rabu (20/9/2017).

Menurut Fadli hal tersebut perlu dilakukan karena Myanmar terlihat tidak peduli dengan apa yang tengah terjadi (tragedi kemanusiaan). "Pada pertemuan AIPA, delegasi parlemen negara tersebut juga menolak proposal kemanusiaan yang diajukan Indonesia dalam sidang.

Penarikan Duta Besar merupakan bagian dari tindakan diplomatik untuk mengingatkan dan menekan Myanmar agar mereka memperhatikan suara dunia internasional terkait krisis kemanusiaan yang terjadi di Rohingya."

Maka dari itu, Indonesia dan juga ASEAN menurutnya mesti merevisi apa yang acapkali dihadapi, terlebih soal kemanusiaan yang dialami oleh etnis muslim Rohingya.

"Indonesia khususnya, dan negara-negara ASEAN umumnya perlu meninjau kembali relevansi diplomasi basa basi yang selama ini menjadi trendmark dari ASEAN." Sidang Umuam AIPA ditutup di Manila, Filipina pada hari Selasa, 19 September 2017. (Robi/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Demokrat Minta Pemerintah Lindungi Gubernur Papua yang Juga Kadernya, Ada Ancaman?
• Pertemuan Gubernur Papua dan BIN, Demokrat: Jika Bicara Politik, Itu Skandal Besar
• Status Hukum Bermasalah, Meikarta harus Diperiksa dan Dihentikan
• FBB Kutuk Keras Proyek Meikarta di Cikarang
• Soal Film PKI, Tjahjo: Kemendagri Tidak dalam Posisi Berikan Izin/Tidak
• DPR, Partai, dan Panglima Dukung Pemutaran Film G30S/PKI
• (Video) Inilah Pesan Tokoh Buddha Indonesia untuk Rezim dan Biksu di Myanmar
• Kritik Fahri Hamzah Soal OTT KPK: Bapak Presiden, Maling Itu di bawah Kursimu