Pertemuan Gubernur Papua dan BIN, Demokrat: Jika Bicara Politik, Itu Skandal Besar

JAKARTA (voa-islam.com)- Sepuluh hari terakhir ini beredar luas informasi tentang terjadinya pertemuan antara Kepala Badan Intelijen Negara (Kabin) dengan Gubernur Papua Lukas Enembe yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Papua, di Jakarta tanggal 5 September 2017 yang lalu. Turut beredar pula sejumlah versi pemberitaan yang berbeda satu sama lain.

Ada yang mengatakan pertemuan itu hanya membahas permasalahan keamanan di Provinsi Papua, ada yang mengatakan bahwa pertemuan tersebut justru membahas permasalahan politik khususnya berkaitan dengan Pemilihan Gubernur Papua tahun 2018 dan Pemilu tahun 2019 mendatang, dan ada pula yang mengatakan bahwa pertemuan tersebut membahas kedua-duanya.

Jika pertemuan itu hanya membahas perkembangan situasi keamanan di Papua, Partai Demokrat berpendapat bahwa tidak ada yang salah dari pertemuan tersebut. Namun, jika yang dibahas adalah urusan Pemilihan Gubernur (Pilgub) tahun 2018, Partai Demokrat memiliki kepentingan untuk mengetahui substansinya secara lengkap,” kata Ketua Investigasi Partai Demokrat, Benny K. Harman, melalui siaran pers, Senin (18/09/2017).

Sesuai Undang-Undang Pemilihan Umum yang berlaku, Pilgub adalah urusan partai politik, apalagi jika menyangkut pencalonan Sdr. Lukas Enembe yang merupakan kader dan Ketua DPD PD Papua. Jika pertemuan itu juga membahas urusan Pemilu 2019, utamanya Pemilu Legislatif, maka Sdr. Lukas Enembe berada dalam wilayah politik Partai Demokrat.

“Apalagi jika kepada Sdr. Lukas Enembe dimintakan untuk melakukan kegiatan politik yang tidak semestinya, hal demikian   sangatlah tidak lazim dan tidak tepat. Apabila pertemuan politik dengan materi seperti itu terjadi, Partai Demokrat berpandangan bahwa telah terjadi skandal besar, karena ada pelanggaran terhadap UU Pemilu dan UU tentang Badan Intelijen Negara.”

Lagi-lagi kalau hal itu sungguh terjadi, terjadi pula penyalahgunaan wewenang oleh BIN sebagai lembaga negara yang seharusnya netral dalam Pemilu dan Pemilukada. Semoga skandal serius seperti ini tidak terjadi, karena Partai Demokrat menghormati BIN sebagai lembaga negara yang penting, yang bertugas menyampaikan intelijen strategis kepada Presiden Indonesia dan pengguna intelijen lainnya, terutama yang berkaitan dengan ancaman terhadap kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara.” (Robi/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Status Hukum Bermasalah, Meikarta harus Diperiksa dan Dihentikan
• FBB Kutuk Keras Proyek Meikarta di Cikarang
• Soal Film PKI, Tjahjo: Kemendagri Tidak dalam Posisi Berikan Izin/Tidak
• DPR, Partai, dan Panglima Dukung Pemutaran Film G30S/PKI
• (Video) Inilah Pesan Tokoh Buddha Indonesia untuk Rezim dan Biksu di Myanmar
• Kritik Fahri Hamzah Soal OTT KPK: Bapak Presiden, Maling Itu di bawah Kursimu
• Terbentur Prosedur, Sidang AIPA ke depan Diharapkan Berubah agar Lebih Peduli dengan Rohingya
• Sidang AIPA Mengecewakan Indonesia, Myanmar Bersikeras Tolak Resolusi untuk Rohingya