Kritik Fahri Hamzah Soal OTT KPK: Bapak Presiden, Maling Itu di bawah Kursimu

JAKARTA (voa-islam.com)- Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah yang getol mengkritisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kali ini kembali mengkritisinya dengan menyatakan seolah-olah korupsi di Indonesia makin tidak terbendung di rezim Joko Widodo. Pun menurutnya, seolah-olah Jokowi tidak tahu menahu bahwa sesungguhnya maling uang negara itu ada di sekitar mantan Wali Kota Solo tersebut.

Berikut kritisi Fahri yang dituangkan ke dalam tulisan beberapa waktu lalu dan di-update di akun media sosial, Twitter pribadinya:

"MALING DI BAWAH KURSI"

Bapak Presiden, Maling itu di bawah kursimu Pak. Jangan pura-pura gak tahu. Bagaimana krisis OTT ini bapak tonton lima kali dalam sebulan?  Seolah situasi bangsa ini normal?

Padahal rakyat bisa-bisa bilang ‘Di zaman Presiden Jokowi, korupsi merajalela’. Investor juga bisa bilang, ‘Di zaman Presiden @jokowi korupsi merajalela’.

Mana tanggungjawab Presiden @jokowi atas maraknya korupsi di negeri ini? Sehingga menyeret adik sendiri? Atau Presiden @jokowi tidak ada yang memberi tahu bahwa korupsi adalah tanggung jawab Presiden?

Atau ada yang menyampaikan kepada Presiden @jokowi bahwa situasi aman, biasa dan korupsi adalah urusan KPK? Lalu untuk apa Presiden dipilih? Kenapa isu sebesar korupsi Presiden tidak terlibat?

Ah...., ini harapan kosong...Presiden @jokowi mungkin meminta bangsa kita menerima nasib sebagai bangsa penuh korupsi. Dan mungkin Presiden @jokowi meminta kita menerima nasib di bawah KPK karena sedang bekerja.

Asalkan Presiden @jokowi merasa nyaman ya Monggo saja...., Aku Ra Popo. Semoga korupsi tambah banyak, supaya OTT tambah sukses dan drama OTT semakin banyak peminat.

Mari bersama Presiden @jokowi kita nikmati hiburan OTT KPK yang penuh sensasi dan adegan berbahaya....Mari kita berikan kewenangan besar kepada KPK: mengintip, menyadap, menangkap, dan bila perlu tembak di tempat...Indonesia seolah hanya punya satu harapan yaitu KPK yang luar biasa karena lembaga lain sudah rusak luar biasa..

Anggota @DPR_RI sudah kena OTT, Ketua @DPDRI sudah, hakim MK ditangkap, MA digeledah, jaksa, polisi.. semua sudah. Kepala daerah langganan kena OTT KPK, Gubernur, Wali Kota, Bupati sampai Kepala Desa...sudah rusak semua.

Semua tokoh moral sudah kena, kyai, rektor dan guru besar, tokoh agama semua jadi pasien KPK...(Seakan) tinggal KPK harapan bangsa, mari kita jaga agar tetap bisa OTT yang banyak. Jangan biarkan ada yang sentuh KPK.” (Robi/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Terbentur Prosedur, Sidang AIPA ke depan Diharapkan Berubah agar Lebih Peduli dengan Rohingya
• Sidang AIPA Mengecewakan Indonesia, Myanmar Bersikeras Tolak Resolusi untuk Rohingya
• Soal Rohingya, Ini Peringatan Keras Bang Japar untuk Umat Budha di Indonesia
• Selain sebut Teroris, Parlemen Myanmar Ingatkan Negara Luar Tidak Ikut Campur Soal Rohingya
• Empat Negara ASEAN Ini Tolak Resolusi Parlemen Indonesia atas Kebiadaban Myanmar ke Rohingya
• Sebagai Muslim Terbesar di Dunia, Pemerintah Indonesia Diminta Tidak hanya Lakukan Soft Diplomasi
• Jika Pemerintah Tak dapat Kirim TNI & Desak PBB, Muslim Indonesia Siap Berangkat ke Myanmar
• Peristiwa Tanjung Priok Berawal dari Tuduhan Anti Pancasila ke Masyarakat (Muslim)?