Benarkah Indonesia Terbebani sehingga ASEAN mesti Turun Tangan untuk Rohingya?

JAKARTA (voa-islam.com)- Dinna Wisnu dari ASEAN Intergovernmental Commission of Human Right (AICHR) Indonesia menyatakan bahwa persoalan etnis Rohingya yang belakangan ini terjadi bukan saja masalah Myanmar, melainkan juga masalah bersama-sama, khususnya para Anggota ASEAN. Indonesia diharapkan olehnya mampu menjadi inisiator agar masalah Rohingya ini segera selesai.

"Tragedi di Rakhine bukan saja masalah Myanmar saja tetapi juga masalah kita, ASEAN. Menurut saya Indonesia perlu memimpin inisiatif regional ASEAN untuk kepentingan jangka panjang Indonesia sendiri," ia menyampaikan, Kamis (14/09/2017), di Jakarta.

Menurutnya hal demikian nampak penting, mengingat ASEAN yang sudah berusia puluhan tahun berdiri. "Ini agar beban tidak hanya di Indonesia saja. Dan kedua sebagai bukti nyata bahwa ASEAN yang saat ini berusia 50 tahun memang betul-betul peduli dengan HAM yang dideklarasikan sebagai identitasnya sejak 2009," ia menambahkan.

Ia mengingatkan bahwa ASEAN mempunyai dasar pembentukan piagam ASEAN 2009 adalah keyakinan bahwa ASEAN peduli terhadap people centre, people oriented organization. Jadi manusia adalah esensi dasar komunitas di ASEAN.

"Sehingga tidak relevan saya kira berbicara soal prinsip non intervensi, yang oleh sejumlah anggota ASEAN masih digaungkan dan bahkan oleh pemerintah Indonesia pun masih menghambat langkah kita untuk lebih aktif menggunakan mekanisme ASEAN," tutupnya. (Robi/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• 50 ABG Kendari keracunan obat PCC seperti efek Flakka, ini datanya!
• Mantan Staf Menkomaritim Tuding Sri Mulyani Pejuang Neolib dan Bekerja untuk Asing
• Akibat Utang Menggunung, Warga pun Terkena Pajak Berbasis Neolib oleh Pemerintah
• Rezim Jokowi Berutang untuk Bayar Utang, Pengamat: Kita Masuk ke Fase Jebakan Utang
• Perppu Ormas Berpotensi Benturkan Masyarakat dengan Negara
• Penerapan Asas Contarius actus Tidak Tepat di Perppu Ormas
• Anggota Ormas "Korban" Perppu No. 2/2017 Dimungkinkan Dipidana
• Di masa Baru Merdeka, Indonesia ternyata Memiliki Tiga Presiden sebelum Soeharto