Rezim Jokowi Berutang untuk Bayar Utang, Pengamat: Kita Masuk ke Fase Jebakan Utang

JAKARTA (voa-islam.com)- Direktur Program Centre for Ekonomic and Democracy Studies, Edy Mulyadi mengatakan bahwa utang Indonesia saat ini di rezim Jokowi sudah sangat menyedihkan. Sampai dengan Juli 2017 saja utang Indonesia menurut dia sudah mencapai Rp. 3.780 triliun.

“Ini jumlah yang sangat besar, walaupun pemerintah mengatakan bahwa ini sangat aman dengan alasan patokan dari PDB kita,” demikian katanya, saat voa-islam.com diberikan kesempatan untuk mewawancarainya, belum lama ini di Jakarta.

Dengan utang yang sungguh besar itu, menurutnya pemerintah dan warga seolah-olah dibuat lalai. “Kalau kita menghitung dengan PDB, itu tidak sahih betul. Orang itu kan memberikan utang dengan sebetulnya mempunyai harapan seberapa mampu kita mampu membayarnya. Pembayaran itu di antara lain dengan pajak dan dari ekspor kita,” ia menambahkan.

Padahal pajak saat ini terus menunjukkan penurunannya. Naik sedikit, kemudian melandai. “Ini sangat berbahaya jumlah utang yang kita miliki. Jadi berulang kali pemerintah melalui Menkeu berutang untuk menambal APBN untuk itu kita perlu utang lagi untuk bangun infrastruktur. Itu tidak juga untuk bangun infrastruktur,” sambungnya.

Dia menyebutkan bahwa ada setidaknya Rp. 486 triliun hanya untuk bayar utang dan 200 sekian triliun hanya untuk membayar bunganya saja. Yang kedua baru anggaran untuk pendidikan itu sekitar 200-an triliun. Infrastruktur justru yang ketiga.

“Jadi kita ini sebetulnya berutang untuk bayar utang. Kalau Rhoma Irama punya lagu Gali Lobang Tutup Lobang, sekarang Gali Lobang Tutup Empang. Karena lobang kita ini sudah besar sekali. Jadi kita ini sudah masuk ke dalam fase yang disebut dengan jebakan utang. Sehingga kita akan terus bergelut dengan utang dan utang lagi,” tutupnya. (Robi/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Perppu Ormas Berpotensi Benturkan Masyarakat dengan Negara
• Penerapan Asas Contarius actus Tidak Tepat di Perppu Ormas
• Anggota Ormas "Korban" Perppu No. 2/2017 Dimungkinkan Dipidana
• Di masa Baru Merdeka, Indonesia ternyata Memiliki Tiga Presiden sebelum Soeharto
• Presiden yang Terlupakan sebelum Soeharto dan Marahnya terhadap Sukarno
• Ada Persoalan Pribadi sehingga DPR dan KPK Terus "Bertengkar"?
• Ini Tiga Prasyarat Kenapa Perppu Ormas Itu Tidak Dianggap Genting dan Memaksa
• Ini Logika Politik yang Mesti KPK Tahu terhadap DPR