Atas Alasan Anggota ASEAN, Indonesia Tempuh Jalur Diplomasi ke Myanmar

JAKARTA (voa-islam.com)- Kementerian Luar Negeri seperti memberikan sinyal bahwa tidak akan bersuara lantang atau frontal terhadap Myanmar soal pembantaian etnis Rohingya. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Perwakilan dari Dirjen Kemenlu, Ashariyadi.

“Indonesia mencoba menghindari megaphone diplomasi. Dan ini sejalan dengan visi dari Kemenlu: diplomasi untuk rakyat dan dengan melihat keadaan di ASEAN,” katanya, Jum’at (8/09/2017), di PP Muhammadiyah, Jakarta.

Menurutnya, masalah Rakhine sudah masuk ke ranah politik, di mana tujuan utamanya dari penetapan Polkam di ASEAN, adalah adanya komunitas yang berdasarkan regulasi bersama. “Tentu akan banyak yang dilakukan. Kita harapkan integrasi ASEAN semakin kuat dan semakin nyata,” ia menambahkan.

Masalah lain yang banyak diungkap juga soal ‘formula empat plus satu’. Plus satunya adalah pelaksaaan rekomendasi yang dikeluarkan oleh komisi penasihat yang memberikan rekomendasi cukup banyak.

“Dan apabila rekomendasi itu dilaksanakan oleh Myanmar, maka insya Allah perdamaian di sana bisa tercipta. Kita juga mempelajari lebih dalam mirip-mirip Indonesia tahun 80 yang didominasi oleh militer akan sulit pemerintah sipil untuk berbuat lebih banyak dari era demokrasi. Namun khusus dalam urusan Rohingya mungkin bisa saya simpulkan bahwa ASEAN sedikit naik kelas,” ia menutupnya. (Robi/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Ada Kepentingan Cina sehingga Myanmar Terus Menggempur Etnis Rohingya?
• Sudah 20 Tahun Lebih PBB Tangani Tragedi Rohingya tetapi Tidak Kunjung Tuntas? Ada Apa?
• Empati ke Rohingya Amanat UUD 45, Jangan justru Dikompori untuk Jatuhkan Pemerintah Jokowi
• Indonesia Bisa Contoh Gaya Kepemimpinan Sukarno untuk Menyentil OKI
• Berubahnya UUD Myanmar Tahun 1982 Sebabkan Etnis Rohingya Tidak Diakui dan Terusir
• Dahulu Etnis Rohingya Dijamin Kehidupanya oleh Ayah Aung San Suu Kyi
• Ada Peran Komisi I dalam Pemberangkatan Menlu ke Myanmar
• Pansus Hak Angket Cemburu, "KPK" Hongkong lebih Transparan daripada KPK Indonesia