Ka'banTunggu Tanggapan Istana Soal Pemerintahan Jokowi yang Disebut Error oleh Forbes

JAKARTA (voa-islam.com)- Politisi PBB, MS Ka’ban mempertanyakan belum adanya tanggapan dari istana soal pemerintahan Joko Widodo yang dituduh error oleh seseoang melalui artikelnya di media luar.

“Kenapa belum ada tanggapan dari istana untuk mengklarifikasi tuduhan Forbes bahwa pemerintahan Jokowi error. Jika diam berarti memang error. Forbes benar,” katanya, melalui akun Twitter pribadi miliknya, Sabtu (26/08/2017).

Menurut Ka’ban sebaiknya pihak istana atau pemerintahan Jokowi dalam hal ini merespon anggapan dari Forbes itu. Hal ini agar rakyat tahu kebenaran yang terjadi di pemerintahan Jokowi.

“Sangat elok jika istana membantah atau beri penjelasan agar rakyat paham bahwa pemerintah Jokowi tidak error dalam data ekonomi. Rakyat jangan ikut error.”

Dan Ka’ban menghimbau agar selain Jokowi, yakni yang ikut duduk di dalam pemerintahan untuk memberikan tanggapan, mengingat Forbes cukup dikenal di dunia (media).

“Kalau Forbes sebut Jokowi error padahal Forbes news mendunia masihkah pembantu Presiden masih bisa smile/nyaman dalam kekuasaan? Revolusi mental versus Forbes.” Artikel di Forbes itu ditulis pada tanggal 16 Agustus 2017 dengan judul "Joko Widodo is in Error Here-it's more Development Indonesia Needs, Not Equality of Propoery" menyoroti soal ekonomi di pemerintahan Jokowi. (Robi/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Saracen, antara Anti NKRI dan Aktivis: Pemerintah Diminta Berlaku Adil Menanganinya
• Pemerintah Diminta Ikut Bangun Peradaban di Media Sosial dalam Menangkal Kasus
• Korban Fitnah Saracen: Ungkap Saya Bisa, tapi Kenapa Ungkap Order Saracen Kesulitan?
• Eggy Sudjana akan Laporkan Seknas Pendukung Jokowi dan Ulin ke Polri karena Ujaran Kebencian
• Ada Dugaan Kepentingan Politik di Kasus Saracen dengan Waktu-waktu Tertentu
• Anggota DPR Sebut Kasus Saracen Shock Therapy dari Kepolisian
• Jika Nanti Melanggar Komitmen, Izin "Maskapai Bikini" Harus Dicabut
• Indikasi Main Proyek dan Dugaan Korupsi di Tubuh Kemenhub Sudah Ada Sejak Lama