Saracen, antara Anti NKRI dan Aktivis: Pemerintah Diminta Berlaku Adil Menanganinya

JAKARTA (voa-islam.com)- Kasus-kasus ujaran kebencian dari media sosial yang seketika meledak dan bisa menjadi polemic diduga ada momen-momen tertentu. Ujaran kebencian yang nampaknya biasa, karena ada kepentingan lain bisa menjadi besar dan perhatian serius dari masyarakat.

“Momentum politik di Indonesia seperti Pilpres 2014, Pilkada DKI terakhir dan juga nanti di Pilpres 2019 berbarengan Pileg, ini dinamika makin lama akan makin panas. Mungkin juga pertarungan makin keras. Dan itu tentu akan berimbas ke media sosial (maya),” ucap Anggota DPR RI, Sukamta, Sabtu (26/08/2017), di Jakarta.

Namun demikian ia berpesan kepada pemerintah sebegai penyelenggara berjalan negara dapat menciptakan suasana yang kondusif. “Kalau ingin tegakkan hukum, tegakkanlah yang adil dan lurus.

Dan pemerintah itu harus bisa membedakan mana kegiatan ujaran, mana aktivitas, dan mana kelompok yang anti NKRI yang harus ditindak dengan yang memberikan kritik kepada pemerintah,” tambahnya mengingatkan.

Menurutnya, kritik itu bagus dan menyehatkan untuk pemerintah. Membuat pemerintah menjadi bangun terus menurus. “Jadi jangan sampai nanti upaya-upaya untuk membangun peradaban sosial itu dibelokkan menjadi sekedar membungkam suara kritis dari masyarakat ke pemerintah.

Saya kira ini penting untuk kehidupan berbangsa dan bernegara kita agar yang terbaik: pemenangnya seluruh rakyat Indonesia, bukan pemerintah yang menang saja,” tutupnya harap. (Robi/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Pemerintah Diminta Ikut Bangun Peradaban di Media Sosial dalam Menangkal Kasus
• Korban Fitnah Saracen: Ungkap Saya Bisa, tapi Kenapa Ungkap Order Saracen Kesulitan?
• Eggy Sudjana akan Laporkan Seknas Pendukung Jokowi dan Ulin ke Polri karena Ujaran Kebencian
• Ada Dugaan Kepentingan Politik di Kasus Saracen dengan Waktu-waktu Tertentu
• Anggota DPR Sebut Kasus Saracen Shock Therapy dari Kepolisian
• Jika Nanti Melanggar Komitmen, Izin "Maskapai Bikini" Harus Dicabut
• Indikasi Main Proyek dan Dugaan Korupsi di Tubuh Kemenhub Sudah Ada Sejak Lama
• Ratusan Miliar Uang Negara Terancam Hilang, CBA: Saatnya Budi Karya Mengundurkan Diri