Jum'at, 5 Jumadil Awwal 1446 H / 25 Agutus 2017 15:57 wib
5.600 views
Indikasi Main Proyek dan Dugaan Korupsi di Tubuh Kemenhub Sudah Ada Sejak Lama
JAKARTA (voa-islam.com)- Center for Budget Analysis (CBA) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tidak berhenti mengusut tuntas dugaan korupsi pejabat Kemenhub yang terkait korupsi.
“KPK jangan sampai berhenti di proyek tahun 2016 dan 2017 saja, karena sedikitnya antara tahun 2012 sampai 2017 terdapat 8 proyek pengerukan alur pelayanan pelabuhan yang dimenangkan oleh PT Adhiguna Keruktama,” demikian catatan Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA) melalui Jajang Nurjaman,” Jum’at (25/08/2017).
Misalnya menurut CBA adalah pekerjaan Pengerukan Alur PelayaranPelabuhan Tanjung Emas Semarang Tahun Anggaran 2012, 2013, 2014, 2015, dan 2017 semuanya diborong PT Adhiguna Keruktama. “Dari lima proyek tersebut PT Adhiguna mendapatkan gelontoran anggaran dari Kemenhub sebesar Rp212.028.697.000.”
Adapun tiga proyek lainnya, masih menurut CBA, yakni Pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Laut Kumai Tahun Anggaran 2014, Pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Samarinda Tahun Anggaran 2016, dan Pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Pulang Pisau Tahun Anggaran 2016. Total anggaran yang dihabiskan dan lagi-lagi masuk kantong PT Adhiguna sebesar Rp201.369.297.000.
“Jika ditotal, Nilai delapan proyek pengerukan alur pelayanan pelabuhan yang dimenangkan oleh PT Adhiguna Keruktama sangat fantastis mencapai Rp413.397.994.000. Hal ini mengindikasikan, praktek permainan proyek di tubuh Kementerian Perhubungan yang dipimpin Budi Karya Sumadi sudah lama terjadi.
Sangat disayangkan Gurita korupsi di tubuh Kemenhub yang dinahkodai Budi Karya bukannya mengalami perbaikan, justru semakin menjadi-jadi. “
Menurut CBA, sebaiknya Jokowi kembali mempertimbangkan untuk mencari menteri perhubungan yang lebih tegas alias baru. Jangan sampai proyek-proyek strategis nasional yang dijalankan Kemenhub, malah dijadikan ajang bancakan oknum-oknum tidak bertanggungjawab, karena menterinya kurang tegas. (Robi/voa-islam.com)
Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!
