Inilah Inti dari Rekomendasi Komnas HAM untuk Presidium Alumni 212

JAKARTA (voa-islam.com)- Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai menyatakan bahwa arah rekomendasi atas dugaan kriminalisasi para ulama, tokoh, dan mahasiswa tersebut adalah: Damailah Indonesia.

Arah tersebut ia katakan agar dicerna baik-baik agar Indonesia ke depannya tidak lagi mengalami konflik. Dan lebih baik apabila ada yang dirasa tidak sesuai satu dengan yang lainnya maka dialog adalah jalannya.

“Soal rekomendasi itu, arahnya adalah, atau intinya adalah: Damailah Indonesia. Mari kita sudahi semua-semuanya yang kita lakukan selama ini. Lebih baik merekatkan kembali hubungan horizontal dan vertical kita.

Juga mari berdialog secara bermartabat. Dan mari kita selesaikan hal ini melalui rekonsiliasi dan perdamaian agar Indoenesia tetap lestari, aman, dan damai. Damailah Indonesia,” sampainya kepada awak media, Rabu (2/08/2017), di gedung Komnas HAM.

Pigai berharap, di sisa waktu ini lebih baik melakukan hal-hal yang positif. “Selanjutnya, di sisa waktu ini mari kita bangun Indonesia dengan kerja, kerja, dan kerja,” tambahnya singkat.

Pun ia juga berharap kegaduhan di Indonesia dengan rekomendasi ini tidak lagi kembali. “Kita berharap seluruh kegaduhan ini dapat diselesaikan dengan membaca dan menindaklanjuti rekonsiliasi Komnas HAM.

Adapun nanti soal lain atau teknis, silahkan ke Presidium Alumni 212. Kami hanyalah menyampaikan arah dari rekomendasi itu, yakni Damailah Indonesia,” tutupnya. (Robi/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Revolusi Mental Rezim Jokowi justru Dianggap Merusak Nalar
• Rakyat Dihimbau Jeli agar Nalar Tetap Sehat Menanggapi Masalah di Pemerintahan Jokowi
• Ini yang akan Dilakukan Alumni 212 jika Keberatan dengan Rekomendasi Komnas HAM atas Kriminalisasi
• Rekomendasi Dugaan Kriminalisasi Ulama dan Tokoh Sudah Dikeluarkan Komnas HAM, Ini Isinya
• Jokowi Ingin jadi Presiden tanpa Utang, Ferdinand? Bangun Saja Negara (Bangsa) Sendiri
• Dinamika Manusiawi: KPK dan Novel dapat Saja Melakukan Tindak Pidana
• Fahri Meyakini Ada Tindak Pidana Korupsi dan Abuse of Power di Tubuh KPK
• KPK Dibentuk untuk Kuatkan Lembaga Lain, maka Jangan Menuhankannya