Kebebasan Berpendapat dan Keadilan di Rezim Jokowi Mulai Dipertanyakan DPR

JAKARTA (voa-islam.com)- Pengadilan adalah salah satu jalan untuk masyarakat atau dengan organisasinya mendapatkana keadilan sebagaimana mestinya. Bukan justru peran pengadilan itu seperti dikebiri hanya karena persoalan organisasi yang dituding anti Pancasila.

“Pengadilan itu salah satu jalannya. Kan bisa dengan dikasih peringatan pertama, kedua, dan ketiga, bahkan ada keputusan Mahkamah Agung. Jadi pengadilan itu sesuatu yang wajib di negara hukum. Di dalam negara demokrasi. Dan saya pikirpun ini adalah semangat reformasi,” kata Fadli Zon, Sabtu (15/07/2017), di Jakarta.

Kebebasan adalah hal yang saat itu (reformasi) yang dituntut oleh masyrakat Indonesia. Namun, dengan hadirnya Perppu Nomor 2 Tahun 2017, kebebasan itu nampaknya dipertanyakan kembali posisinya.

“Apa yang dikritik zaman otoritarian itu salah satunya adalah masalah kebebasan. Kebebasan orang mau berkumpul dan berserikat tidak boleh. Dan ini sekarang terjadi,” sesalnya.

Menurut Wakil Ketua DPR RI ini, pemerintah sedang bermain api dengan persoalan demokrasi kita. Dan ini menurutnya sangat berbahaya sebab  menyangkut masalah yang sangat hak azasi untuk berserikat juga berkumpul.

“Dan jumlah orang yang berkumpul itu mungkin jumlahnya banyak. Bisa ribuan hingga jutaan jumlahnya untuk berserikat. Itu dijamin UUD, bukan UU. Kemudian dicabut begitu saja oleh pemerintah secara subjektifitas tentang keadaan yang memaksa. Ini akan menimbulkan kegaduhan baru,” tutupnya. (Robi/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Era 60-an Diprediksi kan Terjadi kembali jika Jokowi Tetap Ngotot Soal Perppu
• Pakar Hukum: Beda Sedikit Terus Diberangus, Itu Otoriter!
• Soal PT 20 Persen, DPR Menduga Ada Keinginan Pemerintah Kondisikan Calon Tunggal
• Pemerintah Lebih Pas Terbitkan Perppu Terorisme daripada Perppu Ormas
• Perppu No. 2 Tahun 2017 jadikan Islam sebagai Musuh Negara?
• Inilah Kenapa HTI dan Ormas Islam Lainnya Tidak Bisa Dibubarkan oleh Perppu
• Penjelasan Mendagri Soal Perppu No. 2 Tahun 2017 Normatif, Tidak Ada Kegentingan
• Perppu No. 2 Tahun 2017 Cenderung Sasar Ormas-ormas Islam