Ini yang Akan Dilakukan Alumni 212 jika Pemerintah Cuek dengan Rekomendasi Komnas HAM

JAKARTA (voa-islam.com)- Hasil rekomendasi dari Komnas HAM soal dugaan kriminalisasi terhadap para tokoh dan ulama akan dibawa ke jalur selanjutnya. Jalur itu di antaranya adalah ke hukum dan jalur politik.

“Dari hasil rekomendasi tersebut, kami akan bawa ke jalur hukum dan akan kami bawa ke jalur politik melalui DPR dan juga bisa melalui jalur internasional,” sampai Presidium ustad Ansufri Idrus Sambo, Jum’at (14/07/2017), di gedung Komnas HAM, Jakarta.

Sebelumnya Alumni 212 menjemput hasil dari rekomendasi Komnas HAM soal kasus dugaan kriminalisasi. Namun dari rekomendasi tersebut, secara administrative baru dua komisoner yang menandatanganinya, yang seharusnya lima orang.

“Tapi inti dari rekomendasi ini kami meminta supaya pemerintah sadar telah terjadi kriminalisasi dan kita harus selesaikan secara damai. Itu sebenarnya,” ia menambahkan.

Ia mengatakan, selain rekomendasi tersebut sebetulnya berharap perdamaian dengan pemerintah. Sehingga tidak ada lagi aroma kriminalisasi terhadap para tokoh dan atau ulama.

Namun, jika perdamaian itu tidak diidahkan oleh pemerintah, Alumni 212 mau tidak mau ia katakan akan tetap menempuh jalur hukum dan jalur politik. “Kita ini tentunya ada rekonsiliasi.

Tapi kalau nyatanya rekonsiliasi tersebut tidak terjadi, ya, apa boleh buat kuta akan menempuh jalur hukum dan politik,” tutupnya. (Robi/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Akhirnya Komnas HAM Keluarkan Rekomendasi Para Tokoh dan Ulama yang Dikriminalisasi
• Perjuangankan Kebebasan untuk Anak-Cucu, Politisi Ini Siap Jihad Lawan Kejahatan Negara
• Aktivis Senior Tidak Rela dan akan Melawan jika Pancasila Ditafsirkan Resmi oleh Negara
• Banyak Tuduhan dan Ketakutan Dipimpin Militer Nyatanya Isapan Jempol
• Fahri Terkejut karena Presiden Sipil Tampil seperti Pemimpin Tiran
• Amien Rais: Jangan Kaget, Ada Jenderal Polisi Dibalik Penyerangan Novel Baswedan
• NKRI Format Final, Pemerintah Tidak Perlu Persoalkan Istilah Thagut dan Khilafah
• Wakil Ketua DPR: DPR Berhak Menolak Perppu Nomor 2 Tahun 2017