Anggota DPR Nasir Djamil: Jangan Ada Kepentingan Lain Dibalik Perppu

JAKARTA (voa-islam.com) - Pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) pembubaran ormas, Rabu (12/7).

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Muhammad Nasir Djamil, mengatakan jangan sampai ada kepentingan-kepentingan lain di balik penerbitan Perppu.

"Perppu ini jangan sampai kemudian menyasar kemana-mana. Dan jangan sampai kemudian dalam tanda kutip ada kepentingan-kepentingan tertentu tapi berlindung di balik perppu," kata Nasir di Gedung DPR RI, Rabu (12/7).

Nasir mengatakan sesuai aturan nanti akan ada waktu kurang lebih tiga bulan di DPR untuk membahas Perppu ini. Diperkirakan, pembahasan akan dilakukan pada masa sidang yang akan datang sekitar Agustus atau September 2017. Selanjutnya, DPR akan memberikan pandangan menerima atau menolak.

Berbicara tentang sikap fraksi PKS terhadap perppu ini, Nasir menyatakan sampai saat ini fraksinya belum menentukan sikap. Fraksi PKS akan melakukan kajian terlebih dahulu.

"Kami akan mencermati dulu. Kami tidak buru-buru mengatakan ya. Kami juga tidak buru-buru mengatakan tidak. Kami cermati dulu dalam aspek ketatanegaraan, aspek hukum, dan aspek kemasyarakatan. Karena DPR itu kan representasi rakyat," kata Nasir. [rol/syahid/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Menkum HAM Sebuat Perppu Tidah Hanya Bubarkan Satu Ormas (HTI)
• Negara Indonesia Duduk di Kelas Atas jika Masalah Kepemimpinan Saat Ini Teratasi
• Kasus E-KTP, Sumber Waras, Novel, & Hermansyah, Politisi: Makin Berat Uji Profesional Polisi
• KPK Anggap Pansus Angket Tidak Sah, Yusril: Lawan di Pengadilan, bukan Galang Opini
• Rakyat Tidak Butuh Omong Kosong dan Janji Pemerintah Soal Infrastruktur
• Teori Ekonomi Jokowi hanya Menutupi Kegagalannya Mengurus Negara
• Rumah Amanah Rakyat: Indonesia semakin Dekat menjadi Negara Gagal
• Kepercayaan Alumni ITB ke Militer Buka Peluang Kemaslahatan Bangsa dan Negara ke depan