HIPMI: Garuda Indonesia Makin Kusut, Perlu Terobosan dan Komitmen Pemerintah

JAKARTA (voa-islam.com)--Ketua Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) Bidang BUMN, Ian Dafy Fachri mengaku prihatin dengan kondisi Garuda Indonesia yang kian susut. Ia menyebut perlu adanya terobosan dan komitmen pemerintah untuk menyelamatkan Garuda Indonesia.

“Pandangan dari HIPMI kita prihatin dengan kondisi Garuda Indonesia saat ini. Padahal dari segi pelayanan dan rute penerbangan sudah lebih baik. Ke depannya perlu terobosan baru dan komitmen pemerintah untuk menyelamatkan Garuda," tutur Ian di Forum Dialog HIPMI bertajuk “Garuda Indonesia Ditengah Turbulensi” di Senopati, Jakarta, Kamis, (15/6).

Dari segi pelayanan juga, kata Ian dulu Garuda Indonesia terkenal dengan brand delay, namun sekarang sudah tidak seperti itu lagi. Pelayanan terhadap konsumen juga sudah lebih baik. Berkali- kali mengalami krisis dan hampir bangkrut, Ian berharap direktur Garuda Indonesia pada saat ini bisa melakukan terobosan dan lebih tangguh.

“Kita prihatin kalau misalnya Garuda Indonesia bisa sampai krisis lagi bahkan hampir bangkrut. Jadi mestinya kita berharap supaya dirut baru yang notabene nya  adalah mantan bankir bisa membangkitan kembali ekonomi Garuda Indonesia, dan melakukan terobosan untuk menyelamatkan Garuda,” jelas Ian. 

Dirinya meyakini Garuda Indonesia bisa bangkit kembali jika dalam jajaran direksi diisi oleh orang- orang profesional yang tidak memiliki intrik, atau kepentingan politik.

“Ada politik interst boleh saja, tapi jangan jadi prioritas nanti kepentingannya jadi beda lagi. Memang dibutuhkan orang- orang profesional yang tidak punya intrik, dan fokus membangun perusahaan," tegasnya. * [Ril/Syaf/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Terlalu Banyak Ambisi, Tambang dan Gas Indonesia malah Sakit
• Melihat Kondisi Bangsa Saat Ini, Pendidikan Agama Harusnya Ditambah
• Ini Jadinya jika Teman Ahok Sukses antarkan Ahok menjadi Gubernur DKI
• Konglomerat Cina "Dipelihara" tapi Tidak Diberikan Hak Politik di Era Soeharto
• Sosialis dalam Kapitalisme Ciptakan CSR untuk Selamatkan Bangsa Cina?
• Angket adalah Hak DPR, KPK Tidak Perlu "Harap Iba" ke Rakyat
• KPK Disinyalir Melakukan Pelanggaran Hukum jika Melakukan Hal Ini ke DPR
• KPK Tidak Perlu Minta Presiden Intervensi DPR Soal Angket