Ini Jadinya jika Teman Ahok Sukses antarkan Ahok menjadi Gubernur DKI

JAKARTA (voa-islam.com)- Rezim Jokowi dihimbau intsruksikan Menteri Keuangan untuk memperhatikan hal-hal atau gejala ekonomi pasar yang menimpa golongan rakyat bawah/miskin.

“Tidak satupun instrumen orang miskin yang dikelola Rezim Jokowi saat ini, kecuali aggregat return to scale yang tak sukses tadi. Mestinya Menteri Keuangan Sri Mulyani yang jagoan ekonomi pasar berusaha memahami orang miskin.

Yaitu menagih dan mengelola dengan pruden tanggung jawab korporasi terhadap orang miskin (CSR). Selama ini tidak dikelola, mau-maunya Tommy Winata kemana dana CSR itu mau ia berikan,” demikian tulisan mantan Anggota Komisi Hukum DPR, Djoko Edhi Abdurrahman, dengan judul ‘Urus Tax Poverty Mister Presiden!’di sub Mesin Ekonomi Soeharto, Selasa (13/06/2017).

Terakhir yang heboh, menurut dirinya adalah dana CSR yang digunakan oleh Teman Ahok, dan jika Ahok terpilih jadi gubernur akan dibuat untuk membangun makam Mbah Priok. “Gawat. Mau membangun orang miskin malah membangun makam orang mati. Ngaco Ahok.”

Dana CSR itu adalah dana di wilayah Dinas Perpajakan. Wilayah Menteri Keuangan. Namanya saja pajak negatif.  “Jadi, selain nguber Rp 1.100 triliun di luar negeri, Tax Amnesty, sudah masanya Dinas Pajak mengurus orang miskin, Tax Poverty. Sama toh.”

Ukuran kesenjangan dari rasio gini, tidak memuaskan ekonom, Faisal Basri. Yang benar menurut Basri, adalah ukuran dari pengeluaran. Jika berangkat dari indikator pengeluaran, jauh lebih heboh daripada rasio gini. Padahal rasio gini saja sudah di atas 47% untuk kategori 1. Tetapi hal itu hanya berbasis pada pasal 33 UUD 45.

Bukan langsung orang miskin. Sama dengan pertambahan nilai aggregasi  ekuilibrium laju pertumbuhan - tabungan - dan investasi dalam return to scale (efisiensi pembangunan). (Robi/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Konglomerat Cina "Dipelihara" tapi Tidak Diberikan Hak Politik di Era Soeharto
• Sosialis dalam Kapitalisme Ciptakan CSR untuk Selamatkan Bangsa Cina?
• Angket adalah Hak DPR, KPK Tidak Perlu "Harap Iba" ke Rakyat
• KPK Disinyalir Melakukan Pelanggaran Hukum jika Melakukan Hal Ini ke DPR
• KPK Tidak Perlu Minta Presiden Intervensi DPR Soal Angket
• Romo Syafii: Perpanjangan Penahanan Ustadz Khaththath Pelanggaran Hukum!
• Kemendikbud Bantah Akan Tiadakan Pelajaran Agama di Kelas
• Kemendikbud Berencana Tiadakan Pelajaran Agama di Kelas