Yusril: Hukum Penodaan & Penistaan Agama harus Tetap Ada

JAKARTA (voa-islam.com)- Pakar hukum tata negara, Prof. Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa hukum penodaan dan penistaan agama harus tetap ada. Menurutnya hukum itu tidak perlu dihapuskan.

"Di negara demokrasi, setiap warga negara mempunyai hak untuk menyampaikan pikiran dan pendaat karena hal itu dijamin oleh konstitusi kita UUD 45. Termasuk pula hak untuk menyuarakan penghapusan pasal-pasal penodaan dan penistaan agama sebagaimana diatur dalam UU No. 1/PNS/1965 dan Pasal 156 serta Pasal 156a KUHP," demikian catatan Yusril di akun Twitter @CatatanYusril_, kemarin, Rabu (17/05/2017).

Namun menurutnya, setiap warga negara berhak pula menyuarakan aspirasi sebaliknya, yakni mempertahankan ketentuan hukum yang mengatur penodaan dan penistaan agama itu, bahkan mengubah sanksinya menjadi lebih berat lagi.

"Tahun 2009 pernah ada sekelompok orang yang meminta Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan UU No. 1/PNPS/1965 itu. Kalau sekiranya permohonan itu dikabulkan, maka praktis ketentuan Pasal 156a KUHP juga hapus."

Akan tetapi akhirnya permohonan itu menurut Yusril ditolak seluruhnya oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 140/PUU-VII/2009. "MK dalam pertimbangan hukumnya berpendapat pasal-pasal penodaan agama dalam UU No. 1/PNPS/1965 itu sejalan dengan UUD 45 yang menjunjung tinggi keberadaan agama." (Robi/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Pakar Kelautan ITB: Reklamasi Teluk Jakarta Tidak Diperlukan
• Apakah Jokowi yang Arahkan agar Habib Rizieq Dijemput Paksa?
• Proses Aduan Habib Rizieq Disebut Langgar Kode Etik Komnas HAM, Natalius Pigai Heran
• Resmikan OK OCE Academy, Sandiaga Yakin Akan Mampu Kurangi Pengangguran
• Anti Islam di Belanda pun Dibawa ke Pengadilan dan Dihukum
• Felix Siauw Menyayangkan Pernyataan PBNU Soal HTI
• Adil di Rezim Jokowi: Jika Ahok Dipenjara, maka Habib Rizieq harus Dipenjara
• Amien Rais Sebut Reklamasi Teluk Jakarta Sebagai Proyek Misterius