Rezim Jokowi Diprediksi Temui Masalah jika Hak Angket Tetap Berjalan

JAKARTA (voa-islam.com)- Peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW), Donal Fariz menuding Hak Angket DPR ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beralasan lemah dan akal-akalan. Bahkan menurut dirinya, Hak tersebut dapat mengganggu penyelidikan dan penyidikan e-KTP yang tengah diproses oleh KPK.

"Secara syarat formil dan materil, Hak Angket tidak memenuhi itu. Sehingga Hak tersebut tidak dapat dilanjutkan.

Selain itu, dasar dari Hak Angket tersebut sangat lemah," katanya, Sabtu (6/5/2017), di Jakarta.

Ia melihat, apabila tetap dilakukan Hak DPR RI tersebut, maka di kemudian hari ada konsekuensi politik yang akan diterima. Di antaranya partai pengusung sekaligus pendukung pemerintah dapat menuai kegagalan.

"Tentunya ada konsekuensi politik yang akan diterima dari bergulirnya Hak Angket tersebut. Dan saya khawatir rezim ini akan gagal menjaga KPK.

Juga akan berbahaya bagi PDIP," tambahnya.

Donal tetap tidak sepakat dengan adanya Hak Angket ke DPR RI ke KPK soal e-KTP. Ia sekali lagi mengingatkan agar penguasa dan pendukungnya mampu berpikir dari konsekuensi tersebut.

"Ini pesan saya. Ini juga peringatan dari saya untuk partai penguasa di rezim Jokowi," tutupnya mengingatkan. (Robi/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Yusril: Pemerintah Tidak dapat Begitu Saja Membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia
• GNPF MUI: Aksi Umat Islam Murni Membela Agama Allah & Keadilan
• Nah Kan Merembet! Setelah Bubarkan HTI, Pemerintah Kaji FPI dan Ormas Lainnya
• KPK Dituding Melakukan Pencitraan dalam Tugasnya
• Resmi! Pemerintah Keluarkan Keputusan Bubarkan HTI
• Selain KPK, Ini Dua Institusi yang akan Dibidik DPR Selanjutnya untuk Diangketkan
• Anggota DPR: Bukan Cuma Presiden, KPK juga Bisa Diangketkan
• Ini Dukungan MA ke GNPF MUI di Kasus Penistaan Agama