KPK Dituding Melakukan Pencitraan dalam Tugasnya

JAKARTA (voa-islam.com)- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menghimbau agar lembaga hukum dalam menjalankan fungsinya tidak perlu melakukan pencitraan. "DPR itu kan representasi rakyat. Apapun keputusannya. Termasuk Hak Angket untuk KPK.

Keputusan itu karena kita melihat harus ada yang dibenahi. Dan apa yang kita ambil tidak bertentangan dengan hukum.

Dalam pengambilan keputusan harus wajar, bukan pencitraan," kata Masinton Pasaribu dari Komisi III, Sabtu (6/5/2017), di Jakarta.

Menurutnya, dari Angket itu DPR bisa mendalami hal-hal yang terlihat janggal. "Ada dugaan penyimpangan. Dan kita menggalinya atau mendalaminya.

Sebab KPK itu harus bekerja atas azas hukum dan profesional-transparan dan akuntabel," tambahnya.

KPK yang memiliki super body tidak semestinya dianggap bersih. Oleh karena itu DPR terus melakukan pengawasan.

"KPK itu kan bekerja secara super body. Maka dari itu kita harus terus melakukan pengawasannya. Tujuannya agar tidak ada penyimpangan-penyimpangan, sekecil apapun itu," tutupnya. (Robi/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Resmi! Pemerintah Keluarkan Keputusan Bubarkan HTI
• Selain KPK, Ini Dua Institusi yang akan Dibidik DPR Selanjutnya untuk Diangketkan
• Anggota DPR: Bukan Cuma Presiden, KPK juga Bisa Diangketkan
• Ini Dukungan MA ke GNPF MUI di Kasus Penistaan Agama
• Penistaan Agama, Umat Islam harus Yakin, Allah adalah Hakim di antara Sebaik-baiknya Hakim
• Aksi Tuntut Penista Agama dengan Damai Mentahkan Pandangan Mata Dunia tentang Islam
• Dari Kerumunan kini menjadi Satu Barisan, GNPF MUI: Kekuatan untuk Bangkitnya (Muslim) Indonesia
• Caleg DPD Golkar Jawa Barat Wajib Bebas dari LGBT